Network
JURNAL SOREANG- Penduduk Indonesia yang didominasi generasi muda saat ini mendorong pemerintah untuk senantiasa menyelaraskan pemenuhan hak atas pelayanan publik yang tepat dan bermanfaat dalam upaya melahirkan generasi Indonesia Emas 2045 terutama kepada penyandang disabilitas.
Dalam upaya pemenuhan hak tersebut maka Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen Paud Dikdasdikmen) melakukan kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kantor Staf Presiden (KSP) menghelat Gerakan Bersama untuk Penyandang Disabilitas Melalui Pendataan, Perekaman dan Penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Mewujudkan Masyarakat Inklusif, baru-baru ini.
“Karena data yang valid, data yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menyelenggarakan serta melakukan evaluasi atas layanan yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas. Agar kelak kita dapat memastikan hak-hak dari anak-anak penyandang disabilitas terpenuhi maksimal,” ungkap Direktur Jenderal Paud Dikdasdikmen, Jumeri saat memberikan sambutan dalam acara yang digelar secara hibrida di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri A Pembina Tingkat Nasional, Lebak Bulus Jakarta.
Dirjen Jumeri menambahkan bahwa gerakan ini merupakan sebuah ikhtiar bersama yang dilakukan antara Kemendikbudristek, Kemendagri, dan KSP.
“Kiranya kerja sama di antara kita semakin erat, untuk memastikan anak-anak penyandang disabilitas di seluruh Indonesia akan memperoleh hak sebagai warga negara dan memiliki kehidupan yang lebih baik sehingga tercipta kehidupan inklusif,” tegasnya.
Dalam laporannya, Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Samto mengungkapkan bahwa hasil dari gerakan ini adalah perekaman dan penerbitan KTP Elektonik serta pencetakan Kartu Identitas Anak.
Baca Juga: Wujudkan Daerah Ramah Disabilitas, Bupati Bandung Dorong Pembuatan Perda
“Sebagai langkah awal gerakan ini dilakukan di Jakarta dengan menyasar siswa yang bersekolah di SLBN A Pembina Tingkat Nasional Jakarta, SLBN 01 Jakarta dan SLBN 11 Jakarta. Kami mendorong gerakan serupa dapat diimplementasikan di seluruh provinsi di Indonesia melalui kolaborasi dengan Pemerintah Daerah/Kota/Kabupaten dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya,” jelas Samto.
