Network
JURNAL SOREANG- Wakil rakyat asak Kabupaten/Kota Tegal dan Brebes, Abdul Fikri Faqih menyatakan, pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah sebaiknya melibatkan otoritas daerah dan satuan Pendidikan setempat.
“Termasuk apakah suatu daerah mau diterapkan 100%, 50% atau bahkan dihentikan sama sekali, bila memang kondisinya tidak memungkinkan,” ucapnya, Senin 31 Januari 2022.
Di tengah meningkatnya angka infeksi Covid-19 terutama varian Omicron di tanah air, Fikri mengingatkan perlunya evaluasi pelaksanaan PTM di setiap sekolah di berbagai daerah.
Baca Juga: SLBN Cileunyi Laksanakan PTM Seratus Persen, Kepsek Santi : Ini SLB yang Pertama
“Klaster-klaster baru bermunculan di sekolah, namun yang paling tahu kondisi real di lapangan tentu satuan pendidikan setempat,” katanya.
Apalagi bila ternyata PTM mengakibatkan gangguan Kesehatan dan ancaman keselamatan jiwa karena terpapar Covid-19, “Pemerintah harus memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak , terutama dari sisi keilmuan dan kiprah di dunia Pendidikan,” imbuhnya. Seperti masukan dari IDAI, KPAI dan lainnya.
Selain itu, Fikri meminta agar semua pihak harus membantu memfasilitasi pembelajaran tatap muka (PTM). "Mari semua pihak saling membantu memfasilitasi agar PTM ini terlaksana dengan baik. Sekali lagi pendekatannya fasilitasi, bukan instruksi apalagi sanksi," ajak Abdul Fikri.
Baca Juga: Mendikbudristek Tinjau Pelaksanaan PTM Terbatas dan 'Mengajar' Siswa SMPN 2 Bandung
Fikri mengungkap, selama dua tahun pandemi, berbagai pihak meyakini bahwa PTM belum tergantikan daam kegiatan belajar mengajar. "Kegiatan belajar mengajar memang tidak hanya transfer ilmu, tetapi tetapi juga membangun karakter sehingga tidak mudah bila hanya dengan daring," katanya
