JURNAL SOREANG - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, melakukan monitoring Assessment Nasional Berbasis Komputer (ANKB) yang digelar salah satu Sekolah Dasar (SD) dan di SMPN 1 Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis 25 November 2021.
Dalam kunjungannya tersebut, Dede Yusuf mengatakan, ANBK yang baru pertama dilaksanakan ini sebagai pengganti ujian nasional, dengan konsep yang berbeda.
“Kalau ujian nasional dilakukan pada akhir masa pembelajaran. Kalau ini satu tahun sebelum akhir, jadi untuk kelas 5 SD, kelas 2 SMP, dan kelas 2 SMA,” ungkap Dede dalam keterangannya.
Menurutnya, tujuan utama dari ANBK ini untuk mengetahui posisi pendidikan di Indonesia seperti apa, yang dilakukan secara acak dengan konsep melalui survei.
“Kalau kita ingin mengetahui posisi pendidikan kita, maka ANBK ini adalah salah satu upaya. Tadi sudah saya lihat, ANBK di sekolah ini untuk SD. Tapi pelaksanaannya menumpang di SMPN dikarenakan SD tempat asal tidak memiliki fasilitas TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi),” paparnya.
Saat berkomunikasi dengan para siswa tutur Dede, mereka merasa nyaman dan tidak tegang. Para siswa ini mengaku tidak terbebani dengan ujian seperti biasaya.
“Saat saya tanya, mereka (siswa) senang dan tidak merasa tegang. Karena kalau ujian kelas 6 mereka tegang seolah-olah mereka harus lulus. Tapi dalam ANBK ini mereka hanya mengisi sesuai kondisinya saja,” jelasnya.
Baca Juga: Ratusan Murid Prancis Antusias Ikuti Pekan Budaya Indonesia di Kota Perenchies, Paris
Kendati demikian, Dede mengakui masih ada kendala dalam pelaksanaan ANBK ini. Salah satunya banyak siswa yang belum terbiasa menggunakan komputer dan kebanyakan menggunakan handphone.
“Jadi para siswa kebanyakan menggunakan komputer baru diajarkan beberapa waktu sebelumnya oleh guru, pakai laptop gurunya. Tapi rata-rata mereka bisa. Tinggal pengaturannya saja,” ujarnya.
Lebih lanjut Dede menilai, yang menjadi kendala lainnya, adalah masalah perangkat atau server. Karena tidak semua sekolah memiliki server yang memadai. Sehingga harus menumpang di sekolah lain.
“Tentu ke depan pemerintah harus bertanggung jawab memfasilitasi TIK. Harus ditingkatkan dan diperbanyak. Hanya nanti jumlah kepastiannya berapa kami belum bisa menjawab karena anggaran di Kemendikbud banyak pengurangan (refocusing). Selama masih pandemi kita tidak punya komitmen untuk menambah atau mengurangi,” tegasnya.***