Network
JURNAL SOREANG - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mengungkapkan, pemerintah dan DPR mempunyai pandangan yang berbeda atas sejumlah isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN).
Dede menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali dan perwakilan Kemenkeu, Kemendagri, dan KemenPAN-RB di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Diketahui, Komisi X DPR RI mulai membahas sejumlah isu krusial dalam 861 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU SKN.
"Dari rincian DIM tersebut, ada beberapa isu krusial yang kita sandingkan dengan DPR," ungkap Dede, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Rabu, 22 September 2021.
Di antara 861 DIM dalam RUU SKN ini, ada isu krusial soal kelembagaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta pembentukan lembaga arbitrase olahraga.
"Soal KONI dan KOI, dalam pandangan DPR, Ketua KONI tidak rangkap jabatan dengan jabatan struktural dan jabatan publik, namun tidak ada sanksi. KOI dipimpin oleh Ketua selaku ex officio menteri," urai Dede.
Ia mengatakan, pemerintah berpandangan sama dengan DPR soal Ketua KONI yang tidak rangkap jabatan.
Baca Juga: Polri Berhasil Bongkar Sindikat Uang Palsu, 20 Tersangka Ditangkap di Lima Kota
Akan tetapi, lanjut Dede, pemerintah memberi sanksi administrasi jika Ketua KONI melanggar rangkap jabatan tersebut.
