Network
JURNAL SOREANG- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengritisi langkah pemerintah Indonesia yang terus meningkatkan kerjasama bilateral dengan China di bidang pariwisata.
Padahal beberapa tahun terakhir menunjukkan fakta, bahwa turis asal China kurang memberi dampak bagi ekonomi lokal di daerah tujuan wisata.
Fikri mengungkapkan hal tersebut berdasarkan data dari berbagai pihak, mulai dari asosiasi wisata, masyarakat pemerhati, hingga pemerintah daerah di Bali contohnya.
Baca Juga: McTominay dan Fernandes Cetak Brace ke Gawang Leeds, MU Kembalikan Keangkeran Old Trafford
“Faktanya, malah muncul praktik-praktik illegal sektor wisata, khususnya terkait dengan turis asal China yang berkunjung ke Bali,” katanya.
Praktik negatif tersebut bermula dengan dibukanya keran pariwisata RI sejak 2015 demi mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara. Jutaan turis China yang berkunjung ke RI, khususnya ke Bali tiap tahunnya, ternyata tidak memberi dampak signifikan terhadap devisa pariwisata RI.
Pasalnya, malah muncul banyak agen perjalanan asing tak berizin, khususnya yang dimiliki oleh warga negara China membuka praktik dengan menjual paket wisata sangat murah ke Bali.
“Ada yang menjual hanya US$ 60 per orang sudah all in,” imbuh politisi PKS ini.
Baca Juga: Update Hasil Rapid Test Wisatawan di Jabar Selama Libur Panjang Maulid Nabi: 408 Orang Reaktif
Selain itu, para turis China yang dibawa oleh pemandu wisata mereka sendiri juga sengaja diarahkan untuk berbelanja hanya ke gerai-gerai yang sudah disediakan khusus untuk turis China, juga disinyalir tidak berizin.
Sistem pembayaran pun ternyata dilakukan secara cashless (non-tunai) menggunakan aplikasi pembayaran yang berasal dari China, seperti Wechatpay. “Nyaris tidak ada aliran dana dari turis China ke devisa kita kalau begitu,” keluh Fikri di sela-sela reses di Semarang, Senin, 21 Desember 2020.
Baca Juga: Lima Peristiwa Penting Dunia pada 21 Desember. Dari Basket Pertama, Stalin Nepal Merdeka dan Kiamat
Praktik itu, kata Fikri, biasa menyebutnya negatif tourism sehingga tidak ada dampak kedatangan turis asal China selain menambah sampah lingkungan di Bali saja.
"Karenanya, bila pemerintah belum melakukan langkah perbaikan atas fenomena kedatangan wisman asal China yang sangat merugikan destinasi wisata tujuan, sebaiknya langkah bilateral urung dilakukan. Harusnya diurungkan, selama kita belum memaksimalkan lonjakan kunjungan wisman China tersebut agar berdampak secara ekonomi lokal, dan berprinsip mutualisme atau saling menguntungkan,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia dan Cina terus berkolaborasi meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara termasuk sektor pariwisata.
Baca Juga: Ditengah Pandemi Covid-19, Sembilan Wisata Ini Digandrungi Masyarakat
“Pihak Cina sepakat untuk terus melakukan kolaborasi internasional guna penanganan dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, mempromosikan kerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan bilateral kedua negara, terutama dalam mendukung pariwisata," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.***
