Network
Smart card itu,Indra menjelaskan, dapat digunakan untuk transaksi nontunai, dan tiket KRL.
Smart card tersebut juga berguna untuk membatasi akses orang menuju ruangan di DPR. Tidak sembarangan gedung yang dapat diakses oleh orang lain.
Baca Juga: Jakarta Dinilai Megawati Amburadul, Wakil Gubernur DKI Jakarta Langsung Angkat Bicara
"Nanti di liftnya begitu, misal dia berkantor di lantai 4 itu nanti liftnya akan ke lantai 4, kalau dia berkantor di lantai 10 di-tap dia akan ke lantai 10. Semua siapa melakukan apa akan ke mana akan terdata dan diatur oleh smart card," jelas Indra.
Dengan begitu, setiap tamu, bahkan media yang ingin mengakses harus melapor dan punya janji, atau alasan yang jelas.
"Jadi kantor DPR ini, bukan pasar, karena ini untuk menghindari masalah keamanan dan kesehatan kita semua. Semua harus tahu tujuannya ke DPR akan kemana," ujar Indra.
Baca Juga: Waduh, Dalam 10 Hari Peningkatan Kasus Covid-19 Mencapai Satu Juta
Indra memastikan bahwa protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 akan dijalankan dengan sebaik-baiknya.***
