Network
Presiden menyampaikan mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan.
"Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan 'wah ini keliru' didiemin saja, mestinya dibetulkan di awal diberitahu di awal ini keliru," katanya.
"Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah, " tutur Kepala Negara.
Presiden Jokowi menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan untuk menghadapi tuntutan di masyarakat dan menguatnya kompetisi antarnegara.
Presiden pun menginstruksikan BPKP untuk berinovasi melalui pemanfaatan teknologi.
"Sekarang sudah banyak _tools_-nya seperti platform _redetection_ dan _exclusion system_ untuk _warning_, untuk _blacklist_ pihak yang terlibat _fraud_ atau penyimpangan lain. Saya kira bapak ibu lebih tahu, ada _rescoring tool_ untuk deteksi _fraud_ pencairan anggaran, ada semuanya, ada sistem robotik proses _automation_ untuk otomatisasi pengawasan, ada sensor _internet of thing_ dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau," jelas Presiden.
Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin yang hadir secara virtual, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.***
