Network
"Nah, karena masyarakat atau satgas tidak bisa melakukan upaya paksa sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, maka selanjutnya diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang guna dilakukan tindakan lebih lanjut,"katanya.
Sobeng menganalogikan ketika masyarakat menangkap orang yang diduga pelaku pencurian bersama barang bukti dari hasil curiannya 10 karung beras, kemudian pelaku diserahkan ke kepolisian bersama sampel barang bukti 1 karung beras, terus apa polisi harus minta surat-surat penangkapan, penyitaan dari masyarakat.
"Itu kan tugas dan kewenangan polisi, makanya diserahkan kepada polisi untuk dilakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan hukum acaranya,"ucap Sobeng.
Lanjut Sobeng, contoh lain polisi melakukan patroli kemudian mendapatkan kejadian suatu tindak pidana, lalu polisi itu menangkap terduga pelakunya bersama barang buktinya, apakah mereka sudah harus punya surat perintah penangkapan dan surat penyitaan.
Baca Juga: Disnaker Ciamis Gelar Pelatihan Kerja Kompetensi Teknologi dan Informasi Selama 12 Hari
"Pasti belum ada toh, makanya terduga dan barang bukti akan dibawah ke kantor polisi untuk dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan hukum acaranya. Masa masyarakat laporan polisi sudah bicara praperadilan, belajar hukum dari mana itu,"semprotnya.
"Kalau masyarakat mengamankan dan melaporkan dugaan suatu tindak pidana, bukan surat-surat tugas yang harus ditanyakan kepada masyarakat, tetapi bukti-bukti permulaannya yang mestinya ditanyakan," terangnya.
Sobeng menambahkan, untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana dalam laporan masyarakat, itulah tugas polisi, bukan pelapor.
