Network
JURNAL SOREANG - Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepakat untuk bekerja sama dalam pengawasan multimedia dan koordinasi data dan informasi.
Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intelijen) Amir Yanto dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo Semuel Pangerapan di Kantor Kominfo Jakarta.
Dalam sambutannya, JAM Intelijen menyampaikan bahwa kerjasama ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan sistem keamanan nasional, sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.
Baca Juga: Harga Cabai dan Bawang Turun, Harga Beras Naik di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Peraturan ini bertujuan untuk menghadapi ancaman dan serangan siber sosial yang semakin meningkat di Indonesia.
Amir Yanto menjelaskan bahwa Kejagung, sebagai penyelenggara intelijen penegakan hukum, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan multimedia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Pengawasan multimedia ini dilakukan untuk mengetahui Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) dalam permasalahan penegakan hukum serta mengantisipasi pemberitaan negatif yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan.
Baca Juga: Rusia Mendesak Pengadilan Dunia untuk Menolak Tuduhan Genosida
Dalam rangka mengoptimalkan kewenangan pengawasan multimedia, Kejagung menjalin kerja sama dengan Kominfo melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ini.
