Network
JURNAL SOREANG - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menegaskan bahwa Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah alat yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih terarah, efektif, dan berkesinambungan. Melalui webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB), Pelaksana Tugas Direktur SMA, Winner Jihad Akbar, mengajak Dinas Pendidikan untuk memanfaatkan data-data yang terdapat dalam Rapor Pendidikan untuk merancang anggaran pendidikan yang lebih efektif, akuntabel, dan konkret.
Dalam webinar tersebut, Jihad menjelaskan bahwa pendekatan PBD adalah serangkaian langkah terkait perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari berbagai satuan pendidikan di berbagai wilayah.
Proses ini didasarkan pada data yang dikumpulkan dari Rapor Pendidikan, yang menjadi dasar utama untuk menentukan prioritas perbaikan atau pengembangan pendidikan di setiap daerah.
Baca Juga: Presiden Jokowi Mendukung Konsep Agromaritim untuk Menghadapi Krisis Pangan Global
Perencanaan Berbasis Data memanfaatkan beragam informasi, termasuk data dari hasil Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan daerah dan satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan.
Rapor Pendidikan dapat membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam mengidentifikasi pencapaian dan akar masalah pendidikan.
Dengan analisis data yang diperoleh dari Rapor Pendidikan, kita dapat lebih efektif mengenali permasalahan yang muncul dan tren yang mempengaruhi prestasi siswa. Informasi ini memberikan landasan yang kuat bagi guru, sekolah, atau pemerintah daerah dalam membuat keputusan yang cerdas dalam perancangan program pendidikan dan alokasi sumber daya yang tersedia.
Baca Juga: Korlantas Polri Menggelar Lomba Mural dalam Rangka Hut Lantas ke 68
Melalui penerapan Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data, tujuan pendidikan yang lebih baik dapat dicapai melalui upaya yang lebih terarah dan efisien. Selain itu, ini juga berpotensi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam sistem pendidikan, serta memberikan dasar yang lebih kokoh untuk pengambilan keputusan berkelanjutan dalam upaya peningkatan pendidikan di tingkat daerah.
