Network
JURNAL SOREANG - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat peraturan terkait jalannya proses demokrasi melalui pemberian suara dari rakyat kepada pemimpin yang dipilihnya.
Peraturan yang dibuat termasuk untuk mengatur sumber aliran dana kampanye, dari dan kepada siapa, serta batas maksimal penggunaanya.
Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai asas dan prinsip Luber Jurdil: Langsung, Umum, Bebas, Jujur dan Adil.
Baca Juga: Dibully Atlet NBA Amerika, Atlet Amerika ini Berhasil Membuktikan Amerika bukan Raja Basket
Untuk menjaga dana kampanye berada dijalur yang benar, KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023. Yang membahas ketentuan mulai dari pembukuan dana kampanye pada tahap awal, sampai mekanisme pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran.
Pengertian dan penjelasan Dana Kampanye
Dana kampanye di dalam PKPU No. 18/2023 disebutkan sebagai biaya yang bentuknya meliputi uang, barang dan juga jasa yang digunakan peserta pemilu untuk kegiatan kampanye mereka (Pasal 1 No. 20).
Setiap peserta pemilu wajib memiliki RKDK atau Rekening Khusus Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening parpol atau rekening pribadi peserta calon (Pasal 1 No. 21).
Peserta pemilu baik dalam Pilpres, maupun pencalonan anggota legislatif harus menyusun laporan awal dana kampanye atau LAKD, yang isinya memuat saldo saat pertama rekening dibuka, sumber dari mana asalnya dana tersebut, pembukuan penerimaan dan pengeluaran, dan menjelaskan sumbangan yang berasal dari calon sendiri, sumbangan parpol atau dari pihak lainnya (Pasal 1 No. 22).
