Network
JURNAL SOREANG - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Eko Prasetyanto Purnomo Putro, menyoroti pentingnya pengelolaan dana desa yang cerdas dan bertanggung jawab guna memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Penguatan Stakeholder Dalam Rangka Penguatan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Regional II Tahun 2023 di Malang, Jawa Timur.
"Alokasi anggaran dana desa yang terus meningkat tentunya menuntut kesiapan aparatur pemerintah dan kelembagaan desa untuk mengelola dengan baik, cermat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Eko.
Rapat tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program di tingkat desa.
Pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa, seperti terbukti dengan peningkatan alokasi anggaran dana desa dari tahun 2015 hingga 2022 mencapai total Rp 468,65 triliun.
Pada tahun 2023, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70 triliun untuk pemerintahan desa. Hal ini merupakan upaya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dengan membangun dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah serta desa.
Baca Juga: Rekor Baru Pecah di Shopee Live! Ruben Onsu Dapat Omzet Rp16 Miliar di Puncak Kampanye Shopee 9.9!
Meskipun demikian, Eko mengakui bahwa masih banyak desa yang kurang mampu mengelola dan memanfaatkan dana desa secara optimal, terutama dalam hal belanja desa. Terkadang, penggunaan dana desa tidak sepenuhnya mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa.
