Network
JURNAL SOREANG - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mendukung keputusan Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin untuk menindak jaksa yang diduga menerima suap dari pengusaha tambang ilegal, karena kesalahan tersebut tidak bisa ditoleransi.
Koordinator Bidang DPP KNPI Rasminto dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat 28 Juli 2023 mengatakan aparat penegak hukum yang memanfaatkan tanggung jawab demi kepentingan pribadi adalah kesalahan fatal.
"Selain melakukan pidana, tindakan itu jelas-jelas berdampak buruk terhadap penanganan hukum ke depannya karena merusak muruah institusi dan kepercayaan publik," kata Rasminto.
Rasminto menilai tindakan tegas yang dilakukan Jaksa Agung patut didukung. Menurutnya, tindakan tersebut akan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa penegak hukum, khususnya kejaksaan, bersikap profesional.
KNPI berharap langkah yang telah dimulai Jaksa Agung tersebut dilanjutkan dengan proses pidana, yakni berkaitan penerimaan suap yang melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
"Kami juga mendorong Kejaksaan Agung memberikan hukuman maksimal kepada oknum internal karena tindakan mereka sangat merugikan institusi dan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, Rasminto mengatakan maraknya tambang ilegal di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang merusak ekosistem dan mengganggu mata pencaharian masyarakat lokal, khususnya petani dan nelayan.
Baca Juga: Harga Tiket Konser SMTOWN Jakarta 2023 Berapa? Ini Price Listnya, Mulai dari Rp 1 Juta
"Namun, tindakan hukum terhadap tambang ilegal masih minim. Kami harap Jaksa Agung menjadikan kasus suap tambang ilegal di Konawesi, Sulawesi Tenggara, sebagai pintu masuk untuk mengusut kasus tambang ilegal lainnya," ucapnya.
