Network
Mengenai Bea Keluar, menurutnya posisi Indonesia adalah untuk mengembangkan industri. Selain itu, Indonesia juga meminta akses terhadap perdagangan dan pembangunan berkelanjutan, terutama untuk produk berwawasan lingkungan.
Dalam hal penyelesaian sengketa, Indonesia memilih mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) yang bersifat ad hoc dan mempertimbangkan aspek konsultatif.
“Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai, maka di akhir tahun ini IEUA CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi,” ujarnya pula.
Baca Juga: RAMALAN SHIO Hari Ini 14 Juli 2023! Babi, Ayam, Anjing Hari Terbaik untuk Memulai yang Hal Baru
Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan perkembangan isu European Deforestation (EUDR) yang juga menjadi salah satu pembahasan.
Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan agar pedoman pelaksanaan EUDR mengadopsi apa yang telah menjadi best practices.
Selain itu, ia juga menyampaikan kritik akan tolok ukur negara (country benchmark) EUDR yang mengklasifikasikan negara ke dalam tiga kategori yaitu high risk, standard risk, dan low risk.
“Nah, pada saat dia jadi high risk 8 persen dari barang ini harus diverifikasi, standard risk 6 persen, sedangkan low risk 4 persen. Hal ini akan sangat mengganggu smallholder atau petani kecil yang ada di Indonesia, yang jumlahnya mencapai 15 sampai 17 juta orang. Termasuk juga masalah geo-location,” kata.
Baca Juga: UMKM Makin Bersinar, Lebih dari 170 Pelaku Usaha Hadir di Festival Indonesia: Pesta Anak Bangsa 2023
Terakhir terkait dengan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF), yang perundingannya diharapkan bisa diselesaikan pada November 2023 mendatang.
