Network
JURNAL SOREANG- Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa Arah kebijakan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) mendapatkan tugas berat untuk penanggulangan pengangguran dan mendorong pemulihan dunia usaha.
Apalagi dengan adanya rencana kenaikan BBM subsidi sehingga akan menyulitkan kehidupan nelayan.
“Saya memberi saran sebagai masukan agar program unggulan KKP memperbanyak penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing dunia usaha perikanan," kata anggota Komisi IV DPR, Johan Rosihan, saat mengikuti Rapat Kerja bersama Menteri dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI, Selasa 30 Agustus 2022.
Politisi PKS ini menambahkan agar perlu dimasukkan indikator kualitatif yang jelas berapa target serapan tenaga kerja oleh KKP pada tahun 2023 nanti serta indikator pemulihan dunia usaha perikanan yang jelas dan terukur untuk pencapaian 2023.
“Hal ini penting agar pengawasan kinerja terhadap arah kebijakan KKP lebih terukur dan akan terlihat jelas peran KKP bagi pemulihan ekonomi nasional” ujar Johan.
Selain itu, Johan meminta KKP bisa menjadi pelopor untuk perlindungan kondisi nelayan yang semakin terjepit dengan rencana kenaikan BBM subsidi dan tingginya inflasi saat ini.
Baca Juga: Luhut Binsar Pandjaitan Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Harga BBM: Memang Tidak Ada Pilihan
“Saya khawatir jutaan nelayan akan menganggur akibat kebijakan yang tidak pro nelayan. KKP harus menyiapkan program untuk memastikan perlindungan kepada nelayan dan keluarganya agar bisa terus melaut dan mendapatkan insentif khusus nelayan dalam kondisi ekonomi yang berat bagi nelayan” tutur Johan.
