Network
JURNAL SOREANG - Kasus dugaan penyelewengan dana bantuan yang dikelola oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terus bergulir.
Terkait kasus ini, sejumlah petinggi mulai dari mantan Presiden dan Presiden serta petinggi Yayasan ACT lainnya terus diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri.
Mantan Presiden Yayasan ACT, Ahyudin selesai menjalani pemeriksaan. Ini merupakan yang keenam kalinya ia diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri.
Baca Juga: WhatsApp, Instagram, Facebook, hingga Google Terancam Diblokir? Kominfo Jelaskan Pentingnya PSE
Ahyudin menyampaikan, dalam pemeriksaan tersebut, pertanyaan yang diajukan banyak menyinggung soal dana operasional atau hak kelola ACT.
“Masih kelanjutan yang kemarin. Poin pentingnya, dalam mengelola dana sosial, kemanusiaan di ACT. Berapa sih dari dana kemanusiaan yang diterima ACT yang digunakan untuk biaya operasional ACT,” kata Ahyudin dalam keterangannya, dikutip dari PMJ News, Sabtu 16 Juli 2022 dini hari.
Dijelaskannya, dalam pengelolaan dana sosial kemanusiaan, ada arahan kebijakan dari Dewan Syariah ACT terkait biaya operasional ACT yang digunakan dari dana bantuan yang diterima.
Baca Juga: Wajib Dicatat! Jadwal Layanan Mobil SIM Keliling Kabupaten Bandung, Senin 18 Juli 2022
“Nah, yang dimaksud biaya operasional itu hak kelola yayasan dari total dana sumbangan diterima. Kalau sebelumnya sudah disampaikan juga Pak Ibnu Khajar, Presiden ACT, bahwa total biaya operasional mencapai 13,7 persen,” bebernya.
Ahyudin menyebutkan, selama dia berada di ACT, baik sebagai pengurus sejak 2005-2019 dan sebagai Dewan Pembina yayasan ACT 2019-2022 awal, hak kelola atau dana operasional adalah 10 sampai 20 persen.
