Network
JURNAL SOREANG - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan terdapat lima kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat (Jabar) memiliki angka prevalensi kekerdilan (stunting) di atas 30 persen atau masuk dalam status merah.
“Tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Jawa Barat yang berstatus biru, yakni dengan prevalensi di bawah 10 persen. Hanya Kota Depok yang memiliki angka prevalensi terendah dengan 12,3 persen,” ungkap Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Sabtu 12 Maret 2022.
Dijelaskan Hasto, berdasar data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, empat kabupaten/kota dengan angka prevalensi di atas 30 persen itu adalah Kota Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung.
Kemudian, tambahnya, sebanyak 14 kabupaten/kota berstatus kuning atau angka prevalensi berkisar 20 hingga 30 persen seperti Bandung Barat, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung.
Selanjutnya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kota Banjar, Majalengka, Pangandaran, Sumedang, Kabupaten Bekasi, Purwakarta serta Karawang.
Sementara sembilan kabupaten/kota memiliki status hijau atau angka prevalensinya mencapai 10 hingga 20 persen, sambungnya, yakni Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kuningan, Subang, Kota Bogor, Ciamis, Indramayu, Kota Bekasi serta Kota Depok.
Hasto menyebut, guna menurunkan angka prevalensi anak yang lahir dalam keadaan kerdil di Provinsi Jawa Barat itu, BKKBN telah menurunkan sebanyak 37.184 tim pendamping keluarga (TPK).
Menurutnya, dengan diturunkannya tim pendamping keluarga dalam jumlah banyak yang terdiri atas bidan, PKK dan kader KB itu, dirasa dapat menjalankan tugas strategis.
