"Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses informasi, pelayanan melalui penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan dan fasilitas penerimaan program bantuan sosial (bansos)," jelasnya.
Hasto menuturkan, tim itu juga bisa mendeteksi dini faktor risiko kekerdilan pada anak baik secara spesifik maupun sensitif.
Dengan fokus sasaran, ungkapnya, yakni pemberian pendampingan mencakup calon pengantin, ibu hamil, pasca persalinan dan anak-anak usia balita.
Selain menurunkan tim pendamping keluarga, ia juga menekankan bila pola pikir masyarakat yang lebih memilih "pre-wedding" dibanding menggunakan "pre-konsepsi" harus betul-betul diubah.
“jika dioptimalkan akan menjadi kekuatan besar dalam upaya percepatan penurunan stunting. Jika disetarakan dengan jumlah sumber daya manusia, keberadaan TPK tersebut sama dengan 111.552 orang,” pungkas Hasto Wardoyo.
Terpisah, Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan akan menyelaraskan program-program penurunan angka kekerdilan di daerahnya sesuai arahan dari pihak BKKBN.
Menurutnya, keterlibatan semua pihak menjadi penting untuk bisa membantu pemerintah lebih mencermati masalah kekerdilan di dalam masyarakat.