Network
JURNAL SOREANG-Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajarannya untuk menerapkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Penerapan Pasal ini penting dilakukan dalam penanganan kasus garong uang rakyat (korupsi), salah satunya yakni fokus menyelamatkan aset negara dan bikin jera koruptor.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang mendorong aparat penegak hukum semaksimal mungkin menerapkan dakwaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk memastikan sanksi pidana secara tegas, guna memulihkan kerugian keuangan negara.
Baca Juga: Ternyata Tabungan TNI Saja Disikat Garong Uang Rakyat, Kejagung Tetapkan Dua Tersangka
"Optimalkan penyelamatan aset negara dengan cara secara konsisten dengan penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang di setiap penanganan kasus tindak pidana korupsi," ungkap Burhanuddin dalam keterangannya dikutip dari PMJ News, Jumat 10 Desember 2021.
Burhanuddin menyebut, sampai saat ini tercatat, Kejaksaan Agung tengah menangani sejumlah perkara korupsi.
Salah satunya kata Burhanuddin, yakni kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana PT Asabri. Dimana kata ia, Kasus ini telah menggunakan pasal TPPU terhadap Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo.
Kasus lainnya lanjut Burhanuddin, adalah dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energri (PDPDE) Gas Sumatera Selatan periode 2010-2019.
Baca Juga: Layanan Samsat Digital Mampu Hindari Budaya Garong Uang Rakyat, Berikut Penjelasan Korlantas Polri
Kasus ini sambung Burhanuddin, yakni menjerat Eks Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin bersama tiga terdakwa lainnya.
Sementara untuk perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap adalah Korupsi pada PT. Asuransi Jiwasraya. Dalam perkara ini juga telah diterapkan TPPU.
Pada kesempatan yang sama, Burhanuddin juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk memaksimalkan sistem pencegahan tindak pidana korupsi pada kementerian/lembaga.
Baca Juga: Kasus Garong Uang Rakyat PT Asabri, JPU Tuntut Terdakwa Heru Hidayat Hukuman Mati
"Mengoptimalkan sistem pencegahan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi antara lain melalui pendidikan anti korupsi. Ciptakan inovasi dan bangun kolaborasi dengan institusi lain dalam rangka pencegahan dan penindakan," pungkas Burhanuddin. ***
