Network
JURNAL SOREANG- Ketua Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), drh. Slamet menyoroti program kebijakan kartu tani. Tidak main-main anggaran senilai ratusan milyar hanya untuk mencetak kartu tani.
“Uang Rp300 miliar tersebut sebaiknya digunakan untuk menggenjot produktifitas petani, dari pada habis untuk mencetak kartu tani yang manfaatnya minim dirasakan oleh petani,” ujar Slamet, Selasa 5 Oktober 2021.
Demi mendorong ketersediaan pangan nasional pemerintah telah mengupayakan berbagai cara mulai dari aspek kebijakan sampai pada dorongan kebijakan pasar untuk melindungi hak-hak petani.
Baca Juga: Terkendala Masalah Data, Program Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Perlu Dievaluasi
"Kendati demikian dari beberapa fakta yang ditemukan sejumlah permasalahan pertanianpun mencuat salah satunya adalah besarnya nilai impor produk pangan Indonesia," kata Slamet yang juga anggota Komisi IV DPR.
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data impor pangan periode Januari hingga Agustus 2021 Indonesia mengimpor lebih dari 15 juta ton bahan pokok senilai US$ 8,37 miliar atau setara dengan Rp 118,9 triliun (kurs Rp 14.200/US$).
Dia memaparkan bahwa persoalan impor pangan adalah ekses dari buruknya tata kelola pertanian di Indonesia, terutama gap atau jarak antara perencanaan dan eksekusi di lapangan yang terlihat bagus dalam laporan saja, tetapi manfaatnya tidak begitu dirasakan oleh petani.
"Salah satu yang paling mendapatkan sorotan adalah belum teratasinya permasalahan pengadaan pupuk subsidi bagi masyarakat khususnya melalui kartu tani," katanya.
