Network
JURNAL SOREANG - Penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada tenaga kesehatan (nakesg di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, beberapa hari lalu mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.
"Ini merupakan bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan, apalagi sampai berulang lagi," tegas Netty, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Minggu, 19 September 2021.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas menindaklanjuti dan mengusut tuntas kasus ini.
Baca Juga: PSSI Panggil 36 Pemain untuk Jalani TC Timnas, Persib Salah Satu Klub Penyumbang Terbanyak
"Pemerintah harus mengusut dan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas. Nakes dan fasilitas kesehatan merupakan wilayah sakral yang terlarang disentuh dalam konflik apapun," ucapnya.
Terlebih, lanjut Netty, para nakes saat itu tengah berada di daerah terpencil di pengunungan Papua untuk menjalankan misi kemanusiaan.
Netty menekankan, jaminan keamanan dan perlindungan terhadap nakes yang bertugas di wilayah konflik seperti Papua harus menjadi prioritas pemerintah.
"Perlindungan dan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara merupakan amanat konstitusi. Tidak hanya untuk WNI di dalam negeri, tapi bahkan juga mereka yang di luar negeri. Ini tanggung jawab negara," ungkapnya.
Apalagi, sambung Netty, saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan Covid-19 di mana nakeslah yang menjadi garda terdepan.
"Seharusnya mereka aman dari berbagai konflik apapun dan terlindungi jiwanya untuk tetap menjalankan misi kemanusiaan," kritik Netty.
Selain itu, pemerintah harus memberikan dukungan dan santunan memadai untuk korban dan keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Pemerintah diminta untuk memastikan korban dan keluarganya mendapatkan dukungan dan santunan memadai, juga perawatan psikis untuk memulihkan luka traumatis akibat peristiwa ini.
Baca Juga: Bukan Sehat Malah Berbahaya Bila Senam di Bawah Terik Matahari
"Jangan sampai insiden ini membuat nakes menolak bertugas di wilayah terpencil dan konflik karena merasa tidak aman," tutup Legislator Fraksi PKS itu.***
