Network
JURNAL SOREANG - Pemerintah Indonesia diminta untuk tidak kompromi dengan penjagaan kedaulatan, baik di wilayah darat maupun perairan.
Demikian disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU tentang APBN TA 2022 Banggar DPR RI yang diselenggarakan secara hybrid, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Hal itu Rizki utarakan dalam rangka menanggapi ribuan kapal Tiongkok dan Vietnam yang berdasarkan hasil laporan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla), masuk ke teritori Indonesia melalui Kepulauan Natuna bagian utara.
Baca Juga: Tanggapi Polemik Gaji Wakil Rakyat, Refrizal: DPR Dibully, Krisdayanti Makin Ngetop
"Kita paham pemerintah mempunyai kondisi fiskal yang sangat sulit di era pandemi Covid-19 ini. Tapi, saya juga berharap pemerintah punya komitmen agar jangan sampai ada kompromi terkait dengan penjagaan kedaulatan di negara kita," pinta Rizki, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Rabu, 15 September 2021.
Di sisi lain, lanjut Rizki, saat ini DPR RI sedang membahas revisi Undang-Undang Landas Kontinen yang sudah masuk di tingkat panitia khusus (pansus).
Adanya UU terbaru ini akan memperluas wilayah perairan Indonesia, terutama di daerah yang memiliki keberlimpahan Sumber Daya Alam (SDA) hayati di dasar lautnya.
"Concern kita di Komisi I, siapa yang akan jaga perairannya? Siapa yang akan jaga hak berdaulatnya?" tanya Rizki.
Oleh karenanya, Rizki meminta pemerintah agar meningkatkan kemampuan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI serta Bakamla untuk bisa mendeteksi adanya hal yang mengancam kedaulatan Indonesia.
