Network
JURNAL SOREANG - Anggota Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir menilai, sistem perekonomian nasional yang dibangun pemerintahan saat ini tidak pro rakyat miskin.
Indikatornya, papar Hafisz, terlihat dari kesenjangan ekonomi kaya miskin yang kian lebar dan angka kemiskinan yang kian melejit selama pandemi Covid-19.
Hafisz mengungkapkan, berdasarkan data yang dirilis BPS dan Bappenas per Maret 2021, angka kemiskinan bertambah lagi 1,12 juta orang, sehingga rakyat miskin di Indonesia saat ini berjumlah total 27,54 juta orang.
Baca Juga: Catatan Rencana Startegis Berbeda dengan Pemaparan BMKG Saat RDP, Komisi V DPR RI Minta Penjelasan
Kenaikan angka kemiskinan ini, tambahnya, dipicu oleh penurunan pendapatan dan berhenti bekerjanya para tulang punggung keluarga.
"Ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang sedang berjalan saat ini tidak pro rakyat miskin karena terbukti golongan mampu malah bertambah jumlahnya, sedangkan rakyat miskin juga bertambah bukannya berkurang," ucap Hafisz, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Senin, 6 September 2021.
Politisi PAN ini juga menilai, counter cyclical yang dilakukan dalam APBN 2020 ternyata tidak seindah seperti yang disampaikan pemerintah.
Idealnya, model pembangunan yang dibuat harus mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia.
Dampak pandemi Covid-19 memang dirasakan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah.
