Network
JURNAL SOREANG - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama (Sestama) BMKG, Dwi Budi Sutrisno dan Sestama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/BASARNAS), Dianta Bangun yang digelar secara fisik di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Arwani Thomafi menyoroti anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang jelas mencatat rencana strategis (renstra) prioritas untuk mitigasi gempa dan tsunami.
Namun, pemaparan BMKG saat RDP tidak selaras dengan renstra, dimana justru banyak anggaran di luar gempa dan tsunami.
"Maka, Komisi V meminta penjelasan terkait fokus penganggaran tahun 2022 yang seharusnya selaras dengan renstra BMKG," ujar Arwani, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Senin, 6 September 2021.
Menanggapi hal ini, Arwani mengingatkan BMKG untuk konsisten dan lebih fokus memprioritaskan anggaran mitigasi bencana, khususnya mitigasi gempa bumi dan tsunami.
Terlebih, lanjut Arwani, prioritas anggaran mitigasi tersebut selaras dengan renstra anggaran yang telah tercatat dalam renstra BMKG yang sudah ada sebelumnya.
Oleh karena itu, Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menyatakan, penganggaran anggaran BMKG tahun 2022 perlu didalami sebagai bahan evaluasi.
Baca Juga: DPR RI Bentuk Tim Kerja Bersama Jelang Tahun Politik 2024
Ditambah lagi, Arwani membeberkan bahwa seluruh anggota Komisi V DPR RI menyuarakan pentingnya penguatan mitigasi gempa bumi dan tsunami.
