Anggota Komisi XI DPR RI Angkat Jempol Atas Prestasi BPK dan BPKP Kembalikan Uang Negara Rp174 Triliun

- 7 September 2021, 13:25 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurniawati saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK dan Kepala BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin, 6 September 2021.
Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurniawati saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK dan Kepala BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin, 6 September 2021. /Jurnal Soreang/Tangkapan layar dpr.go.id

JURNAL SOREANG - Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurniawati angkat jempol dan mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama ini.

Pasalnya, dengan anggaran BPK yang sekitar Rp3,7 triliun, tapi lembaga tersebut berhasil mengembalikan keuangan negara sampai Rp113 triliun.

Begitu pula dengan BPKP yang punya anggaran sekitar Rp1 triliun, namun berkontribusi bagi negara hingga Rp61 triliun.

Baca Juga: BPKP Berhasil Tingkatkan Penerimaan Negara Atau Daerah Jadi Rp1,98 Triliun di Semester I 2021

Ungkapan apresiasi tersebut disampaikan Indah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK dan Kepala BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

"Hal tersebut diapresiasi, dan menunjukkan BPK dan BPKP menjalankan fungsinya dengan baik," tutur Indah, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Senin, 6 September 2021.

Dalam rapat yang membahas RKA BPK dan BPKP dalam RUU APBN 2022 serta laporan keuangan kedua lembaga untuk tahun 2020, Indah menilai walau anggaran kedua lembaga terbatas, namun performa tetap tercatat baik.

Prestasi BPK dan BPKP tersebut penting sebab terjadi di tengah penerimaan negara yang susah dicapai, khususnya pajak, apalagi belanja negara saat ini juga sangat tinggi akibat dari pandemi Covid-19.

Baca Juga: DPR RI Bentuk Tim Kerja Bersama Jelang Tahun Politik 2024

Meskipun kedua lembaga tersebut jarang terlihat di permukaan, Indah mengakui perannya dalam pengawasan dan pengawalan belanja pemerintah sangat penting.

Terlebih, tambah Indah, BPK dan BPKP memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahun lalu di tengah kondisi keuangan yang cenderung defisit.

Apalagi indeks kepuasan BPK dan BPKP cenderung tidak banyak perubahan dan menunjukkan hasil yang memuaskan.

Akan tetapi, terlepas dari prestasi yang dicapai, ia mengingatkan agar kedua lembaga mampu mengantisipasi penyerapan anggaran dan menghadapi tantangan akibat pandemi.

Baca Juga: Sektor Pariwisata Lesu, DPR RI Pertanyakan Benefit Proyek Tol Serang-Panimbang Banten PT WIKA

Ia berharap BPK dan BPKP tetap dapat memperhatikan realisasi dan mengoptimalkan serapan anggaran masing-masing di tahun ini.

"Seusai arahan agar dapat melakukan pengawasan, pengawalan belanja pemerintah dan dapat meningkatkan kualitas data yang dikelola," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.***

Editor: Rustandi

Sumber: dpr.go.id


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x