Network
JURNAL SOREANG - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas memaparkan 7 agenda prioritas Kemenag RI dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag RI mengenai agenda pembahasan anggaran 2022 di Gedung DPR RI.
Agenda prioritas Kemenag antara lain Penguatan Moderasi Beragama, Transformasi Digital, Revitalisasi KUA, Cyber Islamic University, Kemandirian Pesantren, Religiousity index, dan Tahun Toleransi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengkritisi program prioritas yang dipaparkan Menag tersebut.
Pertama, ia menyoroti istilah Cyber Islamic University dan meminta Kemenag untuk memperjelas program itu.
"Apakah konteksnya adalah transformasi digital proses pembelajaran atau apa? Apakah kita mau menjadikan UIN, IAIN, STAIN semua akan berbasiskan pada proses pendidikan yang berbasis pada digital atau apa? Saya kira harus clear," tutur Ace, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Kamis, 2 September 2021.
Ia juga meminta Kemenag untuk terus mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.
"Saya selalu berambisi bahwa universitas-universitas Islam itu harus ada yang masuk dalam setidaknya 10 besar universitas terkemuka di Indonesia. Sejauh ini kan kita masuk 10 besar saja tidak ada," ujar Ace.
Baca Juga: DPR RI Desak Pemerintah Kaji Ulang Aturan Penerapan PCR, Syarief: Hasilnya Lama Sampai 12 Jam
Selanjutnya, Ace juga mempertanyakan soal program kemandirian pesantren yang dinilai belum jelas.
"Ini juga harus clear. Apa yang dimaksud dengan kemandirian pesantren? Apakah pesantren tidak ada intervensi negara karena kita sudah memiliki UU Pesantren?" tanyanya.
Ace tidak menginginkan dampak yang kemungkinan muncul dari kemandirian pesantren tersebut, yakni negara absen untuk membantu pesantren.
"Karena dinilai sudah mandiri sehingga tidak perlu ada bantuan-bantuan kepada pesantren. Jadi harus clear juga soal makna dari kemandirian pesantren," tegas Ace.
Baca Juga: Setuju! Pengadaan Multivitamin Rp2,09 Miliar untuk Pegawai di Lingkungan DPR RI Dibatalkan
Menurut Ace, dari 7 program prioritas Kemenag itu, belum ada keberpihakan terhadap pendidikan madrasah.
"Satu hal yang menjadi konsen kami sesungguhnya adalah penguatan madrasah. Apa memang tidak menjadi satu prioritas kita? Karena kita tahu bahwa madrasah harus menjadi kekuatan kita yang harus terus kita dorong," ujar politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Secara pribadi, sambung Ace, dirinya selalu menyampaikan bahwa soal kesetaraan anggaran juga sangat penting karena bagaimanapun, para siswa yang yang belajar di madrasah juga anak bangsa yang patut mendapat perhatian serius dari negara.
"Saya berharap ini menjadi perhatian kita semua. Termasuk di dalam proses penganggaran kita," imbuh Ace.***
