Network
JURNAL SORENG-Anggota Komisi IV DPR RI, Renny Astuti meminta kepada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk serius dalam menangani konflik antara manusia dengan satwa liar.
Berdasarkan informasi yang didapatnya, Renny membeberkan tiga ekor Harimau Sumatera, yang terdiri dari induk dan dua anaknya, ditemukan mati diduga karena jeratan babi di kawasan hutan lindung Aceh Selatan
Tidak hanya di Aceh, tambahnya, konflik antara manusia dan satwa liar ini juga terjadi di sejumlah daerah lain. Contohnya kematian harimau di Sumatera Selatan.
Baca Juga: VIRAL, Lucinta Luna Dikecam Aktivis Satwa Karena Naik Lumba-lumba, Davina Veronica: Bodoh dan Kejam
Hal tersebut disampaikan Renny saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar beserta jajaran di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
"Kami berharap kepada KLHK dan sesuai dengan Keputusan Rapat Komisi IV dengan Menteri LHK sebelumnya, agar penanganan konflik manusia dan satwa ini benar-benar menjadi perhatian serius untuk penanganan satwa liar," ucap Renny, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Kamis, 26 Agustus 2021.
Politisi Partai Gerindra itu meminta kesimpulan Rapat Kerja tidak hanya menjadi retorika dan sekadar wacana di ruang rapat, tapi juga diimplementasikan.
Baca Juga: Perdagangan Satwa Liar, Barang Bukti 6,3 Milyar Rupiah Berhasil Diamankan Polda Aceh
"Kami minta secara serius kepada kementerian untuk menyelesaikan konflik antara satwa liar dengan masyarakat," tegas Renny.
Di sisi lain, Renny mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima penjelasan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) tentang berapa luas kawasan konservasi yang telah direstorasi/direhabilitasi.
Terkait berapa banyak spesies langka yang dijaga dan berkembang biak, serta jumlah penangkar yang diikutsertakan dalam kegiatan juga belum diketahui jumlahnya.
"Mohon penjelasan dan data-data untuk masalah ini dapat dipaparkan," pinta legislator dapil Sumatera Selatan I tersebut.
Baca Juga: 50 Foto Puspa Dan Satwa Langka Dipajang Pada Pameran foto TNGHS
Sementara terkait refocusing anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19, Renny menilai selama ini KLHK tidak berkonsultasi dengan Pimpinan Komisi IV DPR RI.
Oleh karenanya, KLHK diminta menyampaikan informasi mengenai realokasi anggaran hasil refocusing yang digunakan untuk kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
Di sisi lain, pihaknya memberikan apresiasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020 karena KLHK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut.
Baca Juga: FK3I Jawa Barat Tuntut KLHK Untuk Melakukan Aksi Terkait Konflik Satwa Liar Dengan Manusia
"Kami Fraksi Partai Gerindra mengharapkan kepada Menteri KLHK lebih meningkatkan kinerja dan konektifitas keseluruh aspek keterkaitannya," tandas Renny.
Dia memberikan dukungan penuh kepada KLHK serta meminta agar kebijakan dan rencana kerja disusun secara tepat, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Diharapkan, kebijakan RAPBN tahun 2022 diformulasikan ke dalam program-program prioritas pembangunan nasional. Yaitu, penguatan daya saing sumber daya manusia, penguatan program perlindungan sosial, penguatan ekonomi nasional melalui program padat karya, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan kualitas desentralisasi fiskal, dan reformasi birokrasi. ***
