Network
Di sisi lain, Renny mengaku sampai saat ini pihaknya belum menerima penjelasan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) tentang berapa luas kawasan konservasi yang telah direstorasi/direhabilitasi.
Terkait berapa banyak spesies langka yang dijaga dan berkembang biak, serta jumlah penangkar yang diikutsertakan dalam kegiatan juga belum diketahui jumlahnya.
"Mohon penjelasan dan data-data untuk masalah ini dapat dipaparkan," pinta legislator dapil Sumatera Selatan I tersebut.
Baca Juga: 50 Foto Puspa Dan Satwa Langka Dipajang Pada Pameran foto TNGHS
Sementara terkait refocusing anggaran sebagai dampak pandemi Covid-19, Renny menilai selama ini KLHK tidak berkonsultasi dengan Pimpinan Komisi IV DPR RI.
Oleh karenanya, KLHK diminta menyampaikan informasi mengenai realokasi anggaran hasil refocusing yang digunakan untuk kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
Di sisi lain, pihaknya memberikan apresiasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020 karena KLHK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama 5 tahun terakhir secara berturut-turut.
Baca Juga: FK3I Jawa Barat Tuntut KLHK Untuk Melakukan Aksi Terkait Konflik Satwa Liar Dengan Manusia
"Kami Fraksi Partai Gerindra mengharapkan kepada Menteri KLHK lebih meningkatkan kinerja dan konektifitas keseluruh aspek keterkaitannya," tandas Renny.
Dia memberikan dukungan penuh kepada KLHK serta meminta agar kebijakan dan rencana kerja disusun secara tepat, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
