Network
Selain memudahkan masyarakat, langkah tersebut juga dinilainya dapat mengurangi potensi kerumunan penyebab penularan COVID-19.
"PT Pos sudah tau kok itu. Kan sudah ada itu, biaya untuk transport juga sudah dihitung, dimasukkan di dalam PT Pos. Jadi itu sudah dihitung bagian dari kontrak antara Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan PT Pos," beber Menko PMK.
Sementara itu, Perwakilan PT Pos Regional VI Makassar di Kalsel, Pramono Djati menanggapi permintaan Menko PMK.
Baca Juga: Youtuber Doni Salmanan Bagikan 3000 Paket Bansos PPKM, Kang Emil: Contoh Generasi Muda Bela Negara
Pramono mengatakan bahwa secara penugasan dari Bulog, penyerahan bansos dilakukan di titik-titik terdekat dengan KPM. Namun dalam pelaksanaannya, tergantung dari daerah masing-masing.
"Untuk di wilayah Kalsel ada masalah geografis. Antar desa/kelurahan itu jaraknya jauh-jauh, jadi diusahakan titik baginya yang terdekat," jelas Pramono.
Pihaknya pernah melakukan usulan Menko PMK tersebut, yakni datang langsung ke rumah KPM. Tapi justru keberhasilan sampainya rendah karena terkadang yang bersangkutan tidak ada di tempat, jadi memperpanjang waktu penyaluran.
Oleh sebab itu, lanjut Pramono, untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, maka PT Pos membagi waktu pembagian bansos dalam beberapa kali tahapan.
Baca Juga: Buka Pengaduan, Dinsos Kota Bandung Minta Warga Melapor Jika Bansos Salah Sasaran
"Jadi sehari itu maksimal 400 KPM di satu titik. Kita bagi lagi, misalnya untuk yang pagi dan siang. Protokol kesehatan juga kita lakukan secara ketat," tegas Pramono.
