Network
JURNAL SOREANG - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Tono Rusdiantono memastikan penerima bantuan sosial (bansos) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan warga yang tidak tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Artinya, lanjut Tono, penerima bantuan berupa uang tunai Rp500 ribu tersebut merupakan murni usulan dari kewilayahan, baik RT/RW, Lurah, ataupun tokoh masyarakat.
Dinsos Kota Bandung hanya memverifikasi ulang dan menyesuaikan dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Kemensos Buka Laman Pengaduan, Bansos Dipotong Oknum? Cepat Lapor ke Sini
Kriteria tersebut di antaranya, penerima bansos merupakan warga miskin atau tidak mampu, buruh harian, pekerja informal, lansia, disabilitas, mereka yang belum mendapat bantuan dari pemerintah pusat/provinsi, dan mereka yang terdampak maupun terpapar COVID-19.
"Kriteria itu harus masuk. Kita melihat dan mengamati. NIK (Nomor Induk Kependudukan) harus padan. Setelahnya itu, bisa menyalurkan bansos," tutur Tono, sebagaimana dikutip dari humas.bandung.go.id yang diunggah pada Selasa, 3 Agustus 2021.
Tono meminta masyarakat agar melaporkan jika ada data penerima bansos yang tidak sesuai dengan kriteria.
"Kalau melihat ada yang tidak sesuai sasaran, silahkan laporkan kepada kami. Karena yang tahu dia miskin kan RT/RW, bukan Kepala Dinas atau Wali Kota," ujarnya.
Baca Juga: Terdampak Pandemi Covid-19, Anda Belum Dapat Bansos? Begini Cara Daftarnya
Tono membeberkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah menyalurkan bansos PPKM kepada 41.853 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak diluncurkan pada 19 Juli 2021 lalu. "Alhamdulillah selama tiga hari kita bisa menyalurkan bansos itu," tutur Tono.
