Network
JURNAL SOREANG - Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk menindak tegas adanya informasi palsu atau hoaks yang mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19.
"Jika pelanggaran person to person terapkan RJ (Restorative Justice) dan SE Kapolri. Tetapi jika yang berkaitan mengganggu upaya pemerintah dalam penanganan Covid, ini tindak tegas," ujar Kabareskrim, sebagaimana dikutip dari tribatanews.polri.go.id yang diunggah pada Rabu, 21 Juli 2021.
Hal tersebut disampaikan Kabareskrim kepada jajaran dalam gelaran rapat virtual di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Baca Juga: Kondisi Ini akan Terjadi Apabila Penyuntikan Vaksin Dosis Kedua Meleset dari Jadwal
Ia mengungkapkan, banyaknya jumlah hoaks yang beredar mengenai Covid-19 seringkali membuat masyarakat bingung, sehingga penindakan secara tegas sangat diperlukan untuk mengatasinya.
Dalam rapat virtual tersebut, Kabareskrim juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan pengawalan dan pengamanan penyerapan belanja modal di provinsi, kabupaten, dan kota.
Oleh karena masih banyak provinsi yang ragu untuk menyerap anggaran dan belanja modal dalam penanganan pandemi Covid-19, ia meminta jajaran Reskrim untuk betul-betul bijaksana dalam menangani perkara terkait dengan hal tersebut.
"Apabila ada kesalahan sedikit agar disikapi dengan bijaksana. Yang terpenting ekonomi negara berputar, anggaran dapat diserap seluruhnya dengan baik. Pengawasan dan pengamanan penyerapan anggaran ini bisa bekerjasama dengan Forkopimda dan Kementerian/Lembaga," jelas Kabareskrim.
