Network
Selain itu, Kabareskrim juga telah mendapat instruksi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan pendampingan kepada kepala daerah agar tidak ragu dalam menyerap anggaran.
Tujuannya agar Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), bantuan sosial (bansos), UMKM, dan Dana Desa bisa dimaksimalkan dengan tetap mengedepankan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Baca Juga: Hati-Hati Oximeter Palsu! Begini Cara Cek Keasliannya
"Bapak Kapolri membuka ruang selebar-lebarnya kepada pejabat daerah di wilayah mengajukan komplain. Apabila ada rekan-rekan yang melakukan kriminalisasi, akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam," terangnya.
Menindaklanjuti instruksi Kapolri, Kabareskrim sigap meminta kepada seluruh Kapolda untuk melakukan koordinasi dengan Kajati, BPKP dan perwakilan BPK, serta stakeholder lainnya dalam rangka pendampingan dan asistensi seluruh belanja dan bansos di daerah.
Lebih lanjut Kapolri, menurut Kabareskrim, telah menekankan kepada seluruh anggota kepolisian untuk tidak bersifat arogan kepada masyarakat.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar: Taati Prokes dan Anjuran Pemerintah
"Jangan sampai tindakan yang kami lakukan ini sifatnya kontra produktif dengan kebijakan pemerintah. Mohon jajaran mengingatkan agar semua lini tidak bersifat arogan kepada masyarakat. Seperti contoh di Solo yang menggunakan bahasa daerah dan lebih persuasif," tegas Kabareskrim.
Terkait dengan protokol kesehatan, ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa berdagang diperbolehkan apabila menerapkan sosial distancing dan tidak melanggar jam operasional yang ditentukan.
Lebih lanjut, Kabareskrim mengemukakan pembahasan terkait dengan distribusi dan ketersediaan obat-obatan maupun oksigen bagi masyarakat.
