Network
JURNAL SOREANG - Untuk mengkaji substansi UU ITE, saat ini presiden Jokowi tengah menyiapkan tim khusus. Tim khusus ini ada dua yang salah satunya akan mempelajari subtansi aturannya.
"Presiden sekarang sedang menyiapkan dua tim, satu tim untuk mempelajari substansi aturannya. Kalau perlu dihapus tadi sedang dipertimbangkan atau dipilah kalau aduan begini kalau delik umum begini nanti diatur," tutur Menko Polhukam, Mahfud MD, saat mendatangi Kedai Kopi Johny milik Hotman Paris di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 20 Maret 2021.
Menurutnya, Jokowi memerintahkan dalam jangka panjang, UU ITE perlu direvisi. Tujuannya agar tidak ada lagi pasal-pasal karet di dalamnya.
Baca Juga: Timnas Indonesia Pulang Lebih Cepat, Hendra Setiawan: Lebih Baik daripada Dikurung di Hotel
Namun untuk waktu dekat, Jokowi memerintahkan ke Kapolri agar bawahannya lebih memilah dan memilih penerapan UU ITE.
"Kapolri sudah membuat surat edaran tentang penerapan bahwa orang tidak boleh langsung dihukum, tidak boleh langsung diproses kalau ada laporan, lihat dulu, korbannya harus mengadu sendiri kalau delik aduan kalau itu delik umum pelajari dulu apa benar atau Ndak," katanya.
Sementara itu, meski menyoroti tentang UU ITE, Presiden Jokowi akhirnya tidak bisa bertindak banyak. "Karena kalau kita ikut ke teknis materi hukumnya enggak boleh presiden, karena kan itu ya sudah itu pengadilan," kata Mahfud MD.
"Seperti tadi saya bilang pengaduan soal-soal tanah sudah putusan pengadilan, presiden katakan itu salah, tapikan presiden nggak bisa mengatakan salah harus pengadilan yang memutuskan," ujarnya.
"Sama degan ini menyangkut putusannya itu pengadilan tetapi menyangkut materi hukumnya," tuturnya seperti dilansirkan pikiran-rakyat.com dalam artikelnya "Terkait Revisi UU ITE, Mahfud MD Sebut Jokowi Tengah Siapkan Tim Khusus".
Sementara Hotman Paris menuturkan, di Inggris, kasus pencemaran nama baik tidak diterapkan hukum pidana tapi murni perdata.
Karena itu, dirinya sudah mengusulkan agar pencemaran nama baik diterapkan hukum perdata.
"Saya sudah kasih ke beliau UU di Inggris ternyata pencemaran nama baik itu murni perdata. Itu tadi sudah saya usulkan," ujar Hotman Paris.
Baca Juga: Pandemi Buat Kondisi Ekonomi Warga Makin Berat, Pengangguran Melonjak Tajam
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyikapi keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Presiden Jokowi bahkan memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima laporan pelanggaran Undang-Undang ITE.
"Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima laporan pelanggaran Undang-Undang ITE,” kata Presiden Jokowi dalam arahannya sebagaimana dilihat dari kanal youtube Sekretariat Presiden.*** (Aldiro Syahrian/pikiran-rakyat.com)
