Network
Problem tata kelola juga ditemukan pada 5 daerah wisata yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. “Misal saat kunjungan kerja ke Borobudur, tidak jelas siapa penanggung jawabnya. Ada tiga pengelola Borobudur yakni badan otorita di bawah Kemenparekraf, PT TWC di bawah KemenBUMN, dan badan pengelola unsur pusat, daerah, dan komunitas," katanya.
Kemenparekraf juga dinilai masih lebih berorientasi ke pariwisata, padahal menjadi sektor yang paling terpuruk selama pandemi dan seterusnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 16 Januari 2021: Aldebaran Katakan Cinta dan Jujur Pada Andin Soal Roy
“Pandemi memaksa seluruh destinasi ditutup, dibuka sebentar, ditutup lagi entah sampai kapan. Kalau mau serius ya ditonjolkan ekrafnya bukan pariwisata.” kata Fikri.
Sedangkan sektor ekonomi kreatif dinilai lebih berpeluang mengangkat ekonomi nasional. Misalnya saja soal regulasi turunan yang belum juga selesai, yakni Peraturan Pemerintah yang mengatur skema pembiayan dan sistem pemasaran yang berbasis kepada kekayaan intelektual, sebagai amanat UU 24/2019 tentang ekonomi kreatif.
“Banyak pelaku ekraf tidak punya aset, padahal kekayaan intelektualnya bisa dijadikan kolateral (agunan) sesuai aturan tersebut. Kami sudah koordinasi dengan OJK, tinggal menunggu payung hukumnya,” ujar Fikri. ***
