Network
JURNAL SOREANG - Akurasi data penerima bantuan sosial, baik itu terkait kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data masih menjadi masalah dalam penyelenggaraan bantuan sosial.
Hal ini mengakibatkan penyaluran bantuan sosial bermasalah seperti tidak tepat sasaran.
"Rendahnya kualitas dan transparansi data berdasarkan keluhan yang masuk ke aplikasi JAGA Bansos mengakibatkan permasalahan dalam penyaluran bansos seperti tidak tepat sasaran, tumpang tindih serta tidak transparan," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 7 Desember 2020.
Baca Juga: Tegas: Pangdam Jaya Dudung Abdurachman Minta Habib Rizieq (HRS) Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya
Data per 9 November 2020 dari 1.650 keluhan yang masuk, paling banyak dilaporkan adalah masyarakat merasa tidak menerima bantuan meski sudah didata, yaitu 730 keluhan.
"Permasalahan tersebut berpangkal dari masalah pendataan, salah satunya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak padan data NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan tidak terbaharui sesuai data kependudukan serta minimnya informasi tentang penerima bantuan," katanya seperti dilansirkan Antara.
Lebih lanjut Ipi menuturkan, saat ini, KPK sedang melakukan kajian atas pengelolaan data di Kementerian Sosial.
Baca Juga: Ridwan Kamil Ternyata Pernah 'Kolusi' dengan Ibu Mertua untuk Dapatkan Atalia Praratya
Terkait kualitas data penerima bantuan pada Kementerian Sosial (Kemensos), KPK menemukan data pada dua Dirjen di Kemensos berbeda sehingga KPK mendorong Kemensos untuk mengintegrasikan kedua data internal tersebut.
"Selain itu, integrasi data Kemensos dengan data daerah, data hasil pendataan Kementerian Desa PDTT, data penerima bantuan iuran pada BPJS Kesehatan masih lemah," ujar Ipi.
