JURNAL SOREANG - Fahri Hamzah menyesalkan isu Pemilu 2024 yang dikabarkan akan menggunakan sistem proporsional tertutup.
Menurutnya, permasalahan tersebut sudah selesai, maka tak perlu dibuka-buka kembali agar tidak menjadi gaduh.
Di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Fahri Hamzah blak-blakan ketidaksepakatannya tentang pemilu dengan sistem proporsional tertutup.
Baca Juga: 5 Tips Diet Karbo, Makan dan Tetap Menjaga Kesehatan
Keterbukaan adalah Demokrasi
Bagi Fahri, pemilu dengan sistem proporsional terbuka sejalan dengan sistem demokrasi dan memerlukan waktu yang panjang untuk menemukannya.
Fahri berkata, “Semakin membuka suatu negara dalam bentuk apapun, efeknya kepada negara itu tambah baik. Jadi ini prinsip dalam berdemokrasi.”
Secara tidak langsung, Fahri menganggap bahwa sistem proporsional tertutup tidak sejalan dengan sistem demokrasi.
Penyebab Isu Mencuat Karena Uang?
Mencuatnya isu tersebut menurut Fahri, karena munculnya kebimbangan dari para politikus dan mungkin sebagian hakim dari konstitusi negara.
Baca Juga: Jadwal Siaran Inggris vs Italia 16 Besar Piala Dunia U-20, Link Nonton Streaming Lengkap
Penyebab kebimbangan tersebut bisa jadi disebabkan oleh semakin membesarnya biaya pemilu yang harus dikeluarkan partai politik dan calon yang akan diusung.
Menurut Fahri, membesarnya biaya pemilu membentuk anggapan bahwa demokrasi di negara kita adalah demokrasi yang mahal. Alhasil terjadilah praktik money politic, mencari 'investor', dan lain sebagainya.
Fahri menjelaskan, sesungguhnya isu tersebut adalah isu lain yang tidak harus mengorbankan sistem proporsional terbuka. Karena besarnya biaya pemilu masih bisa dikontrol.
Fahri memperkirakan bahwa biaya pemilu bagi calon presiden bisa mencapai 5 triliun rupiah per orangnya. Itu pun tidak menjamin kemenangan. “Dan yang akan menang pasti membiayakan lebih dari itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, bagi Fahri, pemilu yang saat ini dijalankan justru pertarungan antara uang dengan uang, bukan gagasan.
Aturan Pemilu Harus Diubah
Menurut Fahri, seharusnya negara memposisikan diri untuk memfasilitasi para calon dan partai politik untuk adu gagasan, bukan adu logistik. Sehingga perlu adanya aturan yang mendukung hal tersebut.
“Aturan yang kita perbaiki, supaya tidak liar menjadi pertarungan logistik. Sekarang ini aturannya memfasilitasi pertarungan logistik. Itu yang harus kita ubah!” tutur Fahri.
Fahri menjelaskan sistem yang menurutnya ideal adalah mulai dari partai politik hingga calon yang maju ke pemilu, baik eksekutif maupun legislatif, memberikan fasilitas saling beradu gagasan.
Baca Juga: Cek Jadwal Idul Adha 2023 Versi NU, Muhammadiyah hingga Pemerintah, Berpotensi Berbeda?
Hal tersebut dijalankan, agar pemilu tidak hanya siapa yang paling banyak menampilkan baligo.***