JURNAL SOREANG - Ramai demo penolakan kenaikan BBM terjadi setelah pemerintah menaikan BBM, Kasus Brigadir J dan lain-lain kini mengguncang kepercayaan masyarakat pada pemerintah.
Ini juga diperkirakan akan menimbulkan penurunan kepercayaan pada pemerintah, dan akan berpengaruh pada pilpres yang semakin dekat.
Hal ini juga jadi concern dari KSP yang diutarakan oleh Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan dalam sebuah pertemuan dengan para media yang digelar Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) yang bertajuk Klarifikasi.
"Isu memang tak pernah berhenti, pengelola negara biasa dengan hal ini," ungkapnya.
Dia menyoroti demo yang dalam beberapa hari ini dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat yang menyatakan pendapatnya terkait hal itu.
"Kurang tepat dan pas mahasiswa, buruh demo dan elemen masyarakat lainnya, karena sebenarnya orang kaya yang diperjuangkan 80 persen penikmat BBM subsidi itu orang mampu," ungkapnya.
Baca Juga: 5 Kebiasaan Konon Mengundang Makhluk Gaib Jin, Pocong, Kuntilanak, Genderuwo
Dirinya mengungkap bahwa alangkah lebih baik tidak usah demo, mahasiswa buruh hingga elemen lainnya lebih baik ikut mengawal penyaluran subsidi jangan justru turun kejalanan.
Pemerintah sejatinya ingin memberikan subsidi tepat sasaran, ada perubahan data yang sedang dalam perbaikan dan ini jadi pijakan pemerintah kedepannya.
Oleh sebab itu pemerintah mencoba menyaring dengan dikelola dengan sistem yaitu MyPertamina.
Baca Juga: Jangan Langsung Mandi Setelah Lakukan Hubungan Intim, Kenapa? Simak Penjelasan Medisnya
Bukan untuk mempersulit namun murni untuk menyaring beberapa kriteria untuk siapa-siapa saja yang bisa mendapatkan subsidi dari BBM.
"Kalo berjuang ya ikut bantu pemerintah agar BBM subsidi tepat sasaran, jangan turun demo karena kenaikan BBM, ini upaya membuat keseimbanham baru," ungkap KSP Moeldoko.
Moeldoko mengatakan ada beberapa indikator yang membuat keputusan kenaikan BBM ini terpaksa dilakukan, diantaranya
Baca Juga: Inilah 23 Pemain Timnas Indonesia Pilihan Shin Tae-yong untuk Menghadapi Curacao di FIFA Match Day
1. Harga BBM Indonesia tergantung pada harga pasar dunia dan membuat harga terpengaruh.
2. Beban APBN cukup berat, dimana jika tak ada penyesuaian subsidi cukup besar membebani anggaran negara.
3. Kuota sudah diukur, jika tak disesuaikan akan menyulitkan pemerintah baik dari segi anggaran maupun stok BBM yang terus terkuras jika tak dikurangi subsidinya.
Baca Juga: Tahan! Siapkan 5 Barang Ini Sebelum Lakukan Hubungan Intim, Buat Apa? Anne Hodder Ungkap Jawabannya
Skema yang dikembangkan subsidi yang akan diberlakukan kedepan dari subsidi barang jadi subsidi orang yang disalurkan berdasarkan data (subsidi keluarga miskin yang kini disalurkan Rp600 ribu).
Dia mengungkap bahwa subsidi harus tepat sasaran seperti contohnya subsidi gas LPG yang sejatinya masih bisa dinikmati masyarakat mampu.
"Data BPS 80 persen subsidi dinikmati orang mampu, ini poin tolong digaris bawahi," ungkapnya.
Moeldoko mengungkap bahwa sebuah kebijakan seperti buah Simalakama.
"Tidak dimana mati dimakan juga mati , seorang pemimpin harus membuat keputusan," ungkapnya.
Semua terkalkulasi dengan baik, Presiden sangat mendengarkan semua saran dan masukan dari semua kalangan termasuk masyarakat," tambahnya.
Baca Juga: Piala Dunia 2022 Diramaikan 7 Wonderkid Asia Termahal, No 5 Nilainya Mencapai Rp154 Miliar
Moeldoko mengungkap kenaikan BBM sejatinya sudah dipertimbangan sangat panjang dan saat ini keputusan yang paling baik.
"Contoh Gas LPG selama 14 tahun tidak naik yang jika dinaikkan akan menimbulkan dampak buruk pada masyarakat," ungkapnya.
Dirinya juga mengomentari terkait perkembangan media sosial yang menjadi pengkritik paling besar pemerintah, juga termasuk hoax di dalamnya yang menang jadi hal utama yang diberantas pemerintah.
Baca Juga: Prediksi Premier League Wolves Vs Manchester City: Berita Tim, Starting XI, Skor, H2H
"Fenomena media sosial memang seperti itu, yang pemerintah lakukan pasti ada komentar," ungkapnya.
Moeldoko mengatakan KSP juga bergerak dengan situasi saat itu, pemerintah melihat isu, lalu melakukan mitigasi isu dilakukan terus berskala hingga buat narasi tunggal agar semua Kementrian tidak terpolarisasi dan satu komando.
"Kita lawan kecepatan yang tak bisa dihindari, kita tambah gas tapi keluarnya lebih kencang, jadi memang mengelola negara tidak mudah," pungkasnya.***