JURNAL SOREANG - Aliran suap Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi, hingga kini masih ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kini, KPK melakukan penelusuran aliran dugaan suap tersebut ke Partai yang menaunginya yakni Golkar.
"Kami akan telusuri lebih dahulu informasi yang ada, termasuk yang disampaikan tadi (dugaan aliran dana ke Golkar)," jelas Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, dikutip dari PMJ News, Selasa 29 Maret 2022.
Baca Juga: Final Play Off Piala Dunia 2022: Timnas Portugal Akan Main All Out Saat Menghadapi Makedonia Utara
Ditegaskannya, hingga kini tim penyidik masih mencari bukti permulaan yang cukup terkait aliran dana dari Rahmat Effendi ke Partai Golkar.
Tak sampai di situ, tambah Ali, KPK juga akan menelusuri penggunaan uang-uang tersebut.
"Prinsipnya, kami akan terus telusuri mengenai penggunaan aliran dana penerimaan uang termasuk tadi informasi penggunaan uang-uang yang dimaksud untuk pembelian aset-aset," jelasnya.
Baca Juga: Bappebti Telah Menutup 366 Robot Trading Termasuk Net 89, DNA Pro, ATG, Fahrenheit, dan Viral Blast
Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi bersama sejumlah orang lainnya ditangkap KPK.
Dari operasi tangkap tangan kasus dugaan korupsi ini, KPK juga mengamankan uang total Rp5,7 miliar.
Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka antara lain:
Sebagai pemberi:
1. Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo);
2. Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta;
3. Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa); dan
4. Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu.
Baca Juga: Raffi Ahmad Kesal dengan Aksi Dimas, Melobi Cewek dengan Kucing
Sebagai penerima:
5. Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi;
6. M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi;
7. Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari;
8. Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna; dan
9. Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. ***