JURNAL SOREANG - Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet memberikan tiga catatan krusial terkait Evaluasi Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun Anggaran 2020, Evaluasi Kegiatan KKP Tahun 2021, dan Usulan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.
Catatan pertama yang menjadi perhatian Slamet adalah penurunan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Laporan Keuangan KKP Tahun Anggaran 2020.
Dia mengaku prihatin atas hal ini, mengingat tahun 2019 BPK memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Baca Juga: Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan Soroti Paradoks Anggaran KKP Sektor Hulu dan Hilir
"Penurunan penilaian opini BPK ini menunjukkan ada yang salah dari pelaporan keuangan KKP yang harus betul-betul diselesaikan oleh Menteri KKP," ujar Slamet, sebagaimana dikutip dari dpr.go.id yang diunggah pada Senin, 23 Agustus 2021.
Kedua, politisi PKS ini menyoroti presentasi Menteri KKP yang tidak menampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target realisasi atau pencapaian sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah pada tahun berjalan.
Ia memaparkan, data Indikator Kerja mengenai laju pertumbuhan PDB perikanan dengan target di tahun 2020 sebesar 7,90 persen hanya terealisasi 0,73 persen.
Kemudian, lanjutnya, produksi perikanan targetnya 26,46 juta ton, sementara realisasinya hanya mencapai 7,6 juta ton per tahun. Lalu, target pada nilai ekspor hasil perikanan $6,17 miliar, sementara capaiannya cuma $0,126 miliar.
Baca Juga: Kok Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Sangat Kecil? DPR: Hanya 1 Persen dari APBN
"Menurut catatan saya, beberapa target yang tertera di IKU KKP dengan realisasi program saat ini masih jauh api dari panggang," ungkap Slamet.
Hal ketiga yang menjadi catatan baginya yaitu anggaran KKP yang mengalami refocusing sebesar kurang lebih Rp1,147 triliun pada tahun 2020, dan Rp1,4 triliun untuk anggaran tahun 2021.
Mengingat performa sektor perikanan termasuk cukup kuat meskipun dalam masa pandemi Covid-19, Slamet menyayangkan terjadinya refocusing tersebut. Padahal, anggaran KKP sudah sangat kecil dibandingkan kementerian dan lembaga yang lain.
Slamet tidak ingin kejadian tahun lalu terulang kembali, dimana program-program yang ditujukan untuk nelayan menjadi hilang akibat refocusing.
"Kami meminta KKP untuk mensosialisasikan kegiatan mana saja yang dikurangi atau ditiadakan akibat adanya refocusing," tambahnya.
Komisi IV DPR RI menyarankan agar KKP terus menjaga komunikasi yang efektif dengan anggota Komisi IV, khususnya terkait perubahan anggaran akibat refocusing.
Selain itu juga, secara umum Komisi IV DPR terus mendukung usulan peningkatan anggaran KKP tahun 2022 sebanyak Rp8 triliun dari pagu anggaran dasar Rp6 triliun.
Sehingga diharapkan pada tahun 2022, anggaran KKP dapat naik mencapai Rp14 triliun.***