JURNAL SOREANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa sebaiknya pengambilan bantuan sosial (bansos) tidak dilakukan di tempat-tempat umum.
Hal tersebut diutarakan Menko PMK saat meninjau pelaksanaan peninjauan bansos di PT Pos, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
"Jangan dikumpulkan di tempat umum seperti ini. Tadi saya tanya masyarakat ada yang ke sini jauh naik kendaraan umum, naik ojek, kan jadi uang yang diberikan ini jadinya kebuang juga kan," ujar Menko PMK, sebagaimana dikutip dari kemenkopmk.go.id yang diunggah pada Kamis, 5 Agustus 2021.
Baca Juga: Menko PMK Sidak Bansos Beras 'Batu' di Pandeglang Banten, Ternyata Ini Penyebabnya
Sampai saat ini, penyaluran bansos reguler maupun bansos terdampak COVID-19, khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, masih terus berlangsung.
Sebagian pengambilan dilakukan di lokasi Kantor Pos atau di titik terdekat dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti kantor kecamatan, melalui PT Pos.
Tak ayal, kerumunan kerapkali terjadi saat penyaluran bansos, baik Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp600 ribu/KPM ataupun bansos beras 10 kg/KPM.
Oleh karena itu, Menko PMK meminta PT Pos untuk bersikap proaktif dengan mengantarkan bansos langsung ke rumah warga.
Baca Juga: Realisasi Bansos Tertinggi se-Indonesia, Ini Dia Daftar Program Bansos Pemprov DKI Jakarta
Dia menyarankan penyaluran bansos ke rumah warga dapat bekerja sama dengan pihak RT, RW, Dasawisma, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, bahkan aparat TNI dan Polri.
Selain memudahkan masyarakat, langkah tersebut juga dinilainya dapat mengurangi potensi kerumunan penyebab penularan COVID-19.
"PT Pos sudah tau kok itu. Kan sudah ada itu, biaya untuk transport juga sudah dihitung, dimasukkan di dalam PT Pos. Jadi itu sudah dihitung bagian dari kontrak antara Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan PT Pos," beber Menko PMK.
Sementara itu, Perwakilan PT Pos Regional VI Makassar di Kalsel, Pramono Djati menanggapi permintaan Menko PMK.
Baca Juga: Youtuber Doni Salmanan Bagikan 3000 Paket Bansos PPKM, Kang Emil: Contoh Generasi Muda Bela Negara
Pramono mengatakan bahwa secara penugasan dari Bulog, penyerahan bansos dilakukan di titik-titik terdekat dengan KPM. Namun dalam pelaksanaannya, tergantung dari daerah masing-masing.
"Untuk di wilayah Kalsel ada masalah geografis. Antar desa/kelurahan itu jaraknya jauh-jauh, jadi diusahakan titik baginya yang terdekat," jelas Pramono.
Pihaknya pernah melakukan usulan Menko PMK tersebut, yakni datang langsung ke rumah KPM. Tapi justru keberhasilan sampainya rendah karena terkadang yang bersangkutan tidak ada di tempat, jadi memperpanjang waktu penyaluran.
Oleh sebab itu, lanjut Pramono, untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan, maka PT Pos membagi waktu pembagian bansos dalam beberapa kali tahapan.
Baca Juga: Buka Pengaduan, Dinsos Kota Bandung Minta Warga Melapor Jika Bansos Salah Sasaran
"Jadi sehari itu maksimal 400 KPM di satu titik. Kita bagi lagi, misalnya untuk yang pagi dan siang. Protokol kesehatan juga kita lakukan secara ketat," tegas Pramono.
Berdasarkan data progres bansos di Kota Banjarmasin per-3 Agustus 2021, tahap 5-6 bulan Mei-Juni sudah mencapai sebesar 76%, sedangkan bansos beras untuk Provinsi Kalsel secara keseluruhan telah mencapai 100%.***