JURNAL SOREANG - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memimpin rapat tingkat menteri terkait evaluasi dan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos), Senin 10 Mei 2021.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bank Indonesia (BI), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta perwakilan lembaga terkait lainnya.
Agenda rapat membahas perihal upaya percepatan penyaluran bansos untuk masyarakat, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) jelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.
Baca Juga: Apa Arti Kata Mudik dan Sejak Kapan Tradisi Mudik Ada di Indonesia? Simak Sejarahnya
Menko PMK mengatakan bahwa sampai saat ini, BLT DD telah tersalurkan sebesar Rp2,3 triliun kepada 3,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari target 8 juta KPM.
Bagi kabupaten yang belum mencairkan BLT DD, Menko PMK berharap dukungan Kemendes PDTT untuk ikut mendorong agar pencairan BLT DD dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, untuk penyaluran Program Sembako alokasi bulan Mei-Juni, rencananya akan disalurkan kepada 13 juta KPM pada bulan Mei.
Sosialisasi kepada KPM diharapkan segera dilakukan melalui berbagai media bahwa bantuan sudah dapat dimanfaatkan sebelum Lebaran.
Baca Juga: Teks Khutbah Idul Fitri 2021 Bahasa Sunda: Shaum Ngalatih Ngendalikeun Diri
"Jadi sekali lagi, dana sudah dimanfaatkan sebelum Lebaran atau paling tidak pada saat suasana Lebaran. Ini bagaimana supaya disosialisasikan dan dananya memang betul-betul masuk di dalam kartu mereka," ujarnya Menko PMK, sebagaimana dikutip dari laman kemenkopmk.go.id yang diunggah pada Selasa, 11 Mei 2021.
Sedangkan untuk BST yang berakhir April 2021, lanjutnya, akan ada penambahan alokasi penyaluran 2 (dua) bulan yaitu Mei-Juni dengan indeks bantuan Rp300 ribu perbulan.
Diketahui, Kemensos saat ini tengah menyiapkan proses penyaluran bantuan dan akan segera disosialisasikan kepada KPM untuk pemanfaatannya.
"Untuk PKH Tahap 2 sudah tersalur kepada 9,7 juta KPM. Menjelang Lebaran, harapannya dapat segera memenuhi kuota 10 juta KPM dan itu berarti masih ada sekitar 300 ribu sasaran lagi," ungkap Menko PMK.
Baca Juga: Lebaran Tahun Ini Masih Sama dengan Tahun Lalu, IRMA Jabar: Lakukan Ibadah dengan Protokol Kesehatan
Ia meminta agar data penerima dari semua program bansos yang ada di Kemensos maupun Kemendes PDTT agar segera diintegrasikan.
Ia menjabarkan, kelengkapan data KPM yang dibutuhkan dan harus sepadan adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, dan tanggal lahir. Data tersebut nantinya diperlukan untuk pembukaan rekening bansos di Bank Himbara.
"Yang paling penting, harus dipastikan pengawasan ketat agar semua bansos benar-benar tersalur ke penerimanya dan dibelanjakan," tegasnya.
Baca Juga: Hukum Ibu yang Tidak Mau Menyusui Anaknya Dalam Islam, Payudaranya Dicabik Ular Ganas
Perihal BLT DD, Menko PMK menekankan bantuan tersebut untuk melengkapi atau mengisi kekosongan apabila masih ada KPM rentan atau terdampak yang belum terjangkau dan belum menerima bantuan dari Kemensos.
"Setelah Lebaran kita akan bahas bersama-sama dengan Kemensos, Dukcapil, Himbara, dan tentu saja melibatkan OJK," tutup Menko PMK.***