Network
Dikutip dari laman jabar.kemenag.go.id, dalam diskusi tersebut para wakil rakyat memberikan sejumlah catatan.
Shelly Andriani mengungkapkan, dana yang sudah digelontorkan untuk pembangunan asrama haji itu hampir mencapai Rp200 milar.
"Jumlah tersebut bukan anggaran kecil, dibandingkan dengan anggaran embarkasi lainnya. Komisi VIII, mendukung penuh agar embarkasi ini segera bisa dioperasionalkan," katanya.
Baca Juga: Musim Haji 2023: Ini Empat Kelompok Calon Jemaah Haji Terkait Syarat Istithaah Kesehatan
Apalagi Bandara Kertajati juga sudah mulai operasional. Mungkin nanti Sekretaris Ditjen PHU bisa langsung melaporkan ke Pak Dirjen PHU, model pengelolaannya seperti apa, apakah unit pelaksana teknis (UPT) ataukan badan layanan umum (BLU).
" Kalau hasil panja kita di Komisi VIII tentang embarkasi haji, diputuskan bahwa pengelolaan embarkasi hajiharus modern, maka sudah harus BLU, tidak bisa lagi UPT,” katanya.
Sejumlah masukan juga disampaikan anggota tim Komisi VIII. Ahmad, yang meminta agar pengawasan dalam proses pembangunan ditingkatkan. Karena masih ditemukan bagian banguinan yang retak dan bocor.
Baca Juga: Pengurus Manasik Haji dan Umrah (MHU) Jawa Barat 'Geruduk' Rumah Haji Zaenal Muttaqin, Ada Apa?
“Ini harus diawasi, jangan dianggap selesai. Kami harapkan, begitu selesai pembangunan fisik, tidak ada proses hukum,” ujarnya.
Selain itu, sejauh ini belum ada kamera CCTV untuk pengawasan. Ahmad juga menilai di asrama haji tersebut masih belum terlihat peralatan yang serba digital.
