Network
Ia melanjutkan, ketiga, memberikan penghargaan pada Kepala Daerah terbaik. Keempat, publikasi atas hasil pengumpulan dan penilaian kepemimpinan Kepala Daerah. Kelima, motivasi Kepala Daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemda.
Baca Juga: Kader Partai Golkar Tiga Kabupaten Dilantik Jadi Kepala Daerah, Ini Kata Plt Ketua Golkar Jabar
Baca Juga: Pakar: Instruksi Mendagri Tidak Bisa dijadikan Dasar Hukum untuk Berhentikan Kepala Daerah
Dari lima tujuan IKKD tersebut, tambah Setiawan, implementasinya harus dilakukan dalam bentuk pemerintahan terbuka (open government)."Open government berupa akuntalibitas dan transparansi kinerja, termasuk kualitas kepemimpinan Kepala Daerah," lanjutnya.
Setiawan berpandangan, dengan terakselerasinya era industri 4.0 dan pandemi Covid-19, keterbukaan pemerintahan saat ini menjadi sangat penting."Ini merupakan masa-masa bagi para pemimpin. Jadi, para pemimpin yang berkualitas akan terlihat bagaimana mengendalikan di masa pandemi ini," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BP2D Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin mengatakan, dasar utama penyusunan dan penetapan Kepala Daerah terbaik di skala nasional dan daerah adalah pengukuran IKKD.
Baca Juga: Sebagian Besar Calon Kepala Daerah Didanai Donatur, ini Hasil Survei KPK Lho!
Baca Juga: Saudi Izinkan 150 Ribu Jemaah Umrah Indonesia Selama Ramadhan, Berikut Persyaratannya
Penilaian IKKD, papar Linda, dilihat berdasarkan 2 variabel, yaitu pertama dari kinerja Pemerintah Daerah yang dinilai melalui capaian kinerja dan penerimaan penghargaan."Kedua, kepemimpinan Kepala Daerah yang dinilai melalui kepemimpinan birokrasi dan kepemimpinan sosial," imbuh Linda. ***
