Network
JURNAL SOREANG- Adanya orang-orang yang menjadi donatur calon kepala daerah sudah menjadi rahasia umum. Namun, hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2018 cukup mengejutkan dan memperkuat adanya dugaan itu.
Survei KPK menyebutkan ada donatur yang membiayai peserta pemilihan kepala daerah (pilkada). Bahkan, sebagian besar calon kepala daerah terikat dengan dana donatur.
"Hasil survei KPK di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 82,3 persen dari calon kepala daerah yang diwawancarai menyatakan adanya donatur dalam pendanaan peserta pilkada," ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Manado, Kamis, 5 November 2020 seperti disitat dsri ANTARA.
Bahkan, kata dia, pembiayaan oleh sponsor tidak hanya terbatas pada masa kampanye."Kami memperingatkan calon kepala daerah agar mencermati atas kepentingan ekonomi donatur yang mensponsori dalam pilkada serentak," ucapnya.
Baca Juga: Ini Kandungan Zat dalam Air Hujan, Salah satunya Bisa Membahayakan
Sumbangan donatur yang kebanyakan adalah pengusaha, ungkap Nawawi, yang mempunyai konsekuensi pamrih untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis.
"Para pengusaha sebagai donatur jug meminta keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnisnya," katanya.
Survei KPK di 2018 itu, kata dia, bertanya kepada calon kepala daerah apakah orang yang menyumbang atau donatur ini mengharapkan balasan di kemudian hari saat para calin kepala daerah menjabat?
Baca Juga: Puskesmas, Dinkes, dan Unit Donor Darah PMI Rata dengan Tanah. Kini Lahan Dipakai Parkir Truk
