Network
JURNAL SOREANG - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis 6 Juli 2023 mendesak masyarakat internasional untuk memblokir akses Junta Myanmar ke senjata dan mata uang asing karena krisis kemanusiaan di negara yang dilanda konflik itu yang kian memburuk.
Myanmar dilanda ketidakstabilan setelah kudeta pada tahun 2021 yang menggulingkan pemimpin sipil yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi, yang memicu bentrokan antara militer dan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF).
PBB dan kelompok hak asasi manusia mengecam pelanggaran hak termasuk serangan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, kekerasan seksual dan penyiksaan.
Baca Juga: Selamat! Jabar Juara Umum IDCA Fornas VII 2023 di Kabupaten Bandung
"Kita perlu menghentikan pasokan senjata ke militer dan menganalisis kepentingan ekonomi di baliknya," kata kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk.
Dalam laporan terbaru yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), Turk juga menyerukan 'langkah-langkah yang ditargetkan' untuk membatasi akses panglima militer ke mata uang asing, bahan bakar penerbangan, dan metode yang membolehkan serangan terhadap rakyat Myanmar.
Pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia untuk Asia Tenggara, Thomas Andrews, mengatakan mata uang asing memungkinkan Junta membeli senjata, memasok pabrik senjatanya, dan mengisi bahan bakar jet tempurnya.
Dia juga mendesak negara lain untuk bergabung dengan Amerika Serikat (AS) dalam memblokir lembaga keuangan Myanmar dan menyerukan koordinasi yang lebih baik di antara pemerintah yang telah menjatuhkan sanksi.
Baca Juga: Cesar Azpilicueta Resmi Meninggalkan Chelsea Setelah 11 Tahun Bersama
Turk menuduh tentara menghancurkan desa-desa dan mengatakan 3.747 warga sipil tewas di tangan tentara sejak mengambil alih kekuasaan, dengan lebih dari 23.000 warga sipil ditangkap dan 40 pekerja bantuan tewas sejak kudeta.
