JURNAL SOREANG - Delegasi Kemendikbudristek menghadiri sidang perdana Dewan Eksekutif UNESCO ke-219 pada tanggal 18-27 Maret 2024 di Kantor Pusat UNESCO di Paris, Prancis.
Hal ini sebagai kelanjutan atas terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Dewan Eksekutif UNESCO periode 2023-2027 yang ditetapkan pada Sidang Umum UNESCO ke-42.
Sidang Dewan Eksekutif UNESCO Maret 2024 ini merupakan pertemuan yang ke-219. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah membahas terkait UNESCO khususnya organisasi dan prosedur; laporan-laporan; program penting pada bidang Pendidikan, Sains, Ilmu Sosial dan Humaniora, Kebudayaan, Komunikasi dan Informasi, Kegiatan Lintas Sektoral, dan Institut dan Pusat di bawah naungan UNESCO.
Baca Juga: Miris! Unesco Prediksi Bahasa Daerah Tinggal Setengahnya, Banyak Bahasa Punah
Selain itu dibahas pula, Manajemen di dalam UNESCO; Sumber Daya Manusia; Norma, Statuta, dan Peraturan; Laporan Tahunan dari Fungsi Pengawasan dan Etika; Hubungan dengan Negara Anggota; Organisasi antar Pemerintah dan Mitra Internasional Non-Pemerintah; Hal-hal Umum.
Tak ketinggalan, isu tambahan, yaitu membahas laporan dari Direktur Jenderal UNESCO terkait implementasi program yang diadopsi pada saat Sidang Umum sebelumnya; serta menindaklanjuti keputusan dan resolusi yang diadopsi oleh Dewan Eksekutif UNESCO serta Sidang Umum UNESCO sebelumnya.
Sidang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari negara anggota Dewan Eksekutif UNESCO yakni sebanyak 58 negara negara dan 25 pengamat yang terdiri atas negara Anggota UNESCO lainnya, seperti Uni Eropa, dan asosiasi IAUPL.
Sebagai perwakilan dari pemerintah Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menyampaikan _General Statement_ pada sidang perdana Dewan Eksekutif UNESCO di Paris (26/3), yang membahas beberapa hal yaitu mengusulkan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap perencanaan dan pelaporan UNESCO di masa depan guna memajukan Tujuan dari UNESCO dan juga seluruh negara anggota.
Hal ini memerlukan penekanan lebih lanjut pada dampak dan visibilitas UNESCO yang selaras dengan komitmen organisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Selanjutnya, UNESCO perlu menunjukkan kepemimpinan dan kekuatannya dengan berupaya melakukan reformasi yang berkelanjutan, mengingat kompleksitas dalam memajukan Agenda 2030 dan ketidakpastian yang ada.
UNESCO harus memanfaatkan keunggulan komparatif, keahlian, dan pendekatan interdisiplinernya untuk berkontribusi secara signifikan terhadap tujuan Agenda 2030.***