Network
"Tahun 2022, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944 triliun sehingga porsi 40 persen mencapai Rp777 triliun. Angka tersebut setara dengan 4,57 persen dari PDB tahun 2021," kata wakil rakyat asal Sumbar II ini.
Ia menegaskan, beberapa Kementerian atau Lembaga yang memiliki impor tinggi, harus berusaha keras memperkuat inovasi agar importasi berkurang karena kebutuhan dalam negeri akan bahan baku dan peralatan produksi dapat dipenuhi dari dalam negeri.
Baca Juga: Bunda UMKM Sumbar: Pembangunan Infrastruktur Harus Berdampak Besar untuk Menggerakkan Ekonomi
Saat ini kementerian atau Lembaga mesti ada prioritas pada pembelanjaan, oleh sebab itu, menurutnya, perlu ketegasan pemerintah dalam implementasi belanja produk umkm.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa produksi dalam negeri menjadi tuan rumah di dalam negeri. Pemerintah juga belum memberikan fokus yang mencukupi terhadap UMKM dan ultra mikro," katanya.
Pasca Pandemi Covid-19 ini, gerakan dari bawah berupa dorongan bergeliatnya sektor-sektor yang penting bagi perekonomian nasional mesti didorong sekuatnya.
Baca Juga: Keren! Produk UMKM Ini Sering Diekspor Ke Berbagai Negara, Presiden Jokowi Pesan untuk Suvenir?
"Ekonomi kerakyatan yang bergeliat ini akan memberikan kondisi penyerapan tenaga kerja hingga ekspor yang akan semakin memperkokoh perekonomian nasional”, tutup Nevi Zuairina.***
