Network
JURNAL SOREANG- Salah satu yang dipersoalkan Presiden Jokowi dalam pidatonya belum lama ini adalah alat-alat pertanian yang tidak memiliki teknologi tinggi namun tetap saja didatangkan melalui impor.
"Seharusnya presiden mempertanyakan ke diri sendiri berapa anggaran riset dan pengembangan teknologi yang sudah digelontorkan pemerintah untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang aplikatif?" Kata Ketua Persatuan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), drh. Slamet, Kamis 14 April 2022.
Menurut data, sejak tahun 2015 anggaran Kementerian Pertanian terus mengalami penurunan mulai dari Rp30 triliun hingga tahun 2022 turun menjadi Rp15 triliun yang hanya sekitar 5 persen anggarannya dialokasikan untuk riset dan pengembangan.
"Selain itu, data Royal Society tahun 2020 menunjukkan proporsi anggaran riset dan pengembangan terhadap Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia hanya 0,31 persen jauh di bawah Malaysia yang mencapai 1,29 persen dan Singapura 2,64 persen dari PDB," kata Slamet yang juga wakil rakyat asal Sukabumi.
Persoalan lainnya adalah kurangnya pemanfaatan inovasi yang dihasilkan oleh litbang pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi, menyebabkan Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain.
"Padahal teknologi negara lain serupa dengan hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi, litbang pemerintah ataupun swasta di Indonesia," kata Slamet.
Baca Juga: Impor Pangan Merajalela, Petani Bisa Menderita, Ditunggu Ketegasan Pemerintah
Slamet mencontohkan beberapa alat pertanian seperti hand tracktor, sesungguhnya bisa dibuat.
