Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Hanya Akan Rugikan Petani Sawit

JURNAL SOREANG- Wakil rakyat asal Sumbawa, NTB,  Johan Rosihan menilai pengumuman Presiden RI mengenai pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng langsung berdampak menimbulkan konflik petani sawit dengan perusahaan kelapa sawit.

Hal ini disebabkan di berbagai daerah sentra produksi sawit telah menetapkan harga beli TBS (tandan buah segar) secara sepihak, yang merugikan petani sawit.

“Pengumuman Presiden ini langsung berdampak merugikan petani sawit sehingga memunculkan masalah baru dan tidak menyelesaikan persoalan minyak goreng di tanah air. Hal ini patut disayangkan karena petani menjadi korban dari rencana kebijakan ini” tukas Johan, Jumat 29 April 2022.

Baca Juga: Kaum Akademisi Juga Ikut Soroti Kelangkaan Minyak Goreng, Negeri Kelapa Sawit tapi Minim Minyak Goreng

Politisi PKS ini juga menilai pemerintah tidak konsisten dalam memberlakukan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng dengan menjadikan CPO tidak termasuk ke dalam produk sawit yang dilarang ekspor.

“Kita mempertanyakan apa tujuan pelarangan ekspor yang hanya diterapkan kepada RBD Palm Olein, sementara dampak dari rencana ini malah berakibat buruk bagi petani sawit," katanya.

Efek dari kebijakan ini tidak menyelesaikan persoalan meroketnya harga minyak goreng di tanah air, malah menjadi ancaman bagi pendapatan petani sawit yang jumlahnya mencapai 3 juta kepala keluarga. 

Baca Juga: Tak Hanya Penghasil Kelapa Sawit Bahan Minyak Goreng Terbesar, Inilah 6 Prestasi Sektor Pertanian Indonesia

Johan menyesalkan rencana kebijakan yang tidak fokus untuk mengatasi melambungnya harga minyak goreng dan malah merugikan petani sawit.