Network
JURNAL SOREANG- Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) di Bali pada Jumat (25/3/2022), terlihat sangat marah kepada instansi pemerintah yang masih melakukan sejumlah impor barang. Padahal barang-barang tersebut masih bisa diproduksi di dalam negeri.
Menanggapi hal tersebut, ketua Umum Persatuam Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia.(PPNSI), drh. Slamet mengatakan persoalan impor ini adalah hal yang wajar sejak 7 tahun presiden berkuasa sehingga presiden tidak perlu membuat gimmick terkejut.
Salah satu yang dipersoalkan Jokowi adalah alat-alat pertanian yang tidak memiliki teknologi tinggi namun tetap saja didatangkan melalui impor," katanya.
Baca Juga: Impor Pangan Merajalela, Petani Bisa Menderita, Ditunggu Ketegasan Pemerintah
Slamet menegaskan seharusnya presiden mempertanyakan ke diri sendiri berapa anggaran riset dan pengembangan teknologi yang sudah digelontorkan pemerintah untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang aplikatif?
Menurut data, sejak tahun 2015 anggaran Kementerian Pertanian terus mengalami penurunan mulai dari Rp30 triliun hingga tahun 2022 turun menjadi Rp15 triliun yang hanya sekitar 5 persen anggarannya dialokasikan untuk riset dan pengembangan.
Selain itu, data Royal Society tahun 2020 menunjukkan proporsi anggaran riset dan pengembangan terhadap Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia hanya 0,31 persen jauh di bawah Malaysia yang mencapai 1,29 persen dan singapura 2,64 persen dari PDB.
Baca Juga: Jangan Hanya Bisa Impor, Pemerintah Harus Tngkatkan Produksi Kedelai dan Daging Dalam Negeri
Persoalan lainnya adalah kurangnya pemanfaatan inovasi yang dihasilkan oleh litbang pemerintah, swasta ataupun perguruan tinggi, menyebabkan Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain.
